BRI Tegaskan Tak Ada Kerja Sama dengan Meikarta
Reporter
Larissa Huda
Editor
Martha Warta Silaban
Rabu, 24 Oktober 2018 18:33 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menyatakan tidak menjalin perjanjian kerja sama Kredit Pemilikan Apartemen atau KPA dengan PT Mahkota Sentosa Utama, induk proyek Meikarta. Hal tersebut sekaligus mempertegas temuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mencatat angka kredit perbankan sudah tersalur untuk mencapai Rp8 triliun. Setidaknya ada 12 bank yang menyalurkan KPA Meikarta.
Direktur Konsumer BRI Handayani mengatakan setiap kali ingin menjalan kerja sama dengan perusahaan atau pengembang properti harus memastikan beberapa syarat administrasi, seperti izin peruntukan, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, perkembangan izin mendirikan bangunan, dan lainnya.
"Tidak ada perjanjian kerja sama sama sekali dengan Meikarta. Sampai saat ini tidak ada rencana ke depannya. Karena secara pembicaraan pun kami tidak pernah membahas Meikarta," ujar Handayani di Gedung BRI, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Oktober 2018.
Untuk mengantisipasi agar tidak ada pelanggaran seperti yang tengah dihadapi oleh Meikarta, Handayani menuturkan BRI akan menyediakan skema klausul buyback atau pembelian kembali. Ketika proyek tersebut Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan belum ada Akta Jual Beli (AJB), menurut Handayani BRI selalu mengajukan klausul buyback. Tentu saja, kata Handayani, sebelum menjalin kerja sama dengan pengembang, syarat minimal sudah harus dipenuhi.
"Syarat lainnya seperti sudah dilakukan permohonan pembebasan lahan, peruntukan lahan, itu semua suratnya harus sudah lengkap dulu baru kami lakukan perjanjian kerja sama," kata Handayani.
Handayani menuturkan tidak menutup kemungkinan ada debitur yang mengajukan pembiayaan kepada Meikarta. Biasanya, kata Handayani, BRI sudah membuat kerja sama dulu dengan pengembang, terutama yang belum ready stock. Karena memang ada ketentuan, apabila tidak ready stock maka harus ada buyback. Hal serupa juga akam dilakukan apabila ternyata ada pemisahan sertifikat kepemilikan lahan.
"Karena untuk menjadi AJB pasti membutuhkan banyak waktu. Sehingga akan ada klausul itu," ujar Handayani.
Menurut dia, banyak hal yang dijadikan bahan kajian atau review sebelum menjalin kerja sama dengan pengembang, misalnya rekam jejak, performance, kemudian dokumen yang wajib dilengkapi. Hal tersebut dijadikan mitigasi risiko agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di kemudian hari.
Baca berita tentang Meikarta lainnya di Tempo.co.
