TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil mengatakan target 7 juta sertifikat tanah dapat tercapai pada 2018. "Tahun ini 7 juta, kami yakin insyaAllah bahkan bisa lebih dari itu. Teman-teman di lapangan menyebutkan, 7 juta itu akan terlampaui," kata Sofyan di Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018.

FOTO: Bagi Sertifikat Tanah, Jokowi Disambut Hujan dan Banjir

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, pada 2015 sekitar 967 ribu sertifikat sudah diterbitkan. Kemudian meningkat menjadi 1,16 juta sertifikat tanah pada 2016. Lalu meningkat hingga lima kali lipat menjadi 5,4 juta sertifikat untuk 2017.

"Kalau sebelum-sebelumnya, pencapaian sertifikat itu 500 sampai 800 ribu, baru pada 2016 meningkat menjadi satu juta. Saat saya dipindahkan ke sini, diberi target 5 juta, alhamdulillah tahun lalu 5,4 juta bidang per sil," ujar Sofyan.

Sementara itu, untuk tahun ini hingga September 2018 sudah mencapai 3,96 juta sertifikat yang dibagikan ke masyarakat. Sofyan mengatakan, yakin target 7 juta sertifikat pada tahun ini dapat dicapai.

Secara keseluruhan, dari periode 2015 hingga 31 September 2018, telah terdaftar sebanyak 11,49 juta bidang tanah.

BACA: Jokowi: Warga Jakarta Jangan Tergoda 'Sekolahkan' Sertifikat

Sofyan mengatakan bangga dengan pencapaian kinerja kementerian yang dipimpinnya terutama dalam program sertifikasi tanah yang terus digenjot Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. "Jadi kami empat tahun terakhir telah berupaya untuk memberikan "improvement" layanan kepada masyarakat. Yang paling menonjol adalah pencapaian sertifikat yang dibagikan kepada masyarakat," ujar Sofyan.

Untuk 2019, pemerintah menargetkan 9 juta bidang tanah sudah tersertifikasi. Sementara untuk 2020 dan seterusnya ditargetkan tiap tahun 10 juta sertifikat tanah dapat dibagikan kepada masyarakat. Pada 2025, semua tanah di Indonesia ditargetkan sudah tersertifikasi.

Ia meyakini target tersebut dapat dicapai terlebih saat ini Kementerian ATR/BPN didukung oleh 9.000 juru ukur dimana sebanyak 7.000 juru ukur merupakan juru ukur independen bersertifikat yang berasal dari masyarakat.

"Mudah-mudahan ini bisa tercapai dengan pendekatan dan segala informasi yang kita lakukan, termasuk melibatkan masyarakat jadi juru ukur. Juru ukur kami saat saya masuk ke sini sebanyak 2.000 orang dan sebagian besar sudah jadi pejabat. Hari ini kami punya juru ukur 9.000 orang dan 7.000 juru ukur bersertifikat. Ini juga akan menciptakan profesi baru yang akan terus kami kembangkan," kata Sofyan.

Sofyan menambahkan, hambatan dan kendala dalam program sertifikasi tanah selama ini antara lain pertama yaitu kendala jaringan di daerah, sehingga "input" capaian dalam sistem menjadi lebih lambat. Kedua, partisipasi masyarakat masih rendah karena ketakutan pembayaran pajak jika sertifikat sudah jadi.

Selain itu, pemahaman masyarakat terkait Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap atau PTSL yang kurang tepat, terutama dalam pembayaran pra-PTSL yang tidak ditanggung oleh APBN. Kemudian, pemahaman hukum yang berbeda-beda atas Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Baca berita tentang sertifikat lainnya di Tempo.co.