TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, Fadli Zon menekankan pentingnya amnesti data pada peringatan Hari Pangan Sedunia sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

BACA: Jagung Diduga Langka: Beda Kementan, Beda Pula Satgas Pangan

"Di Hari Pangan Sedunia, yang diperingati tiap 16 Oktober, sangat penting untuk kembali mengingat kebijakan 'data amnesty' sebagai salah satu syarat untuk mencapai kedaulatan pangan," kata Ketua HKTI Fadli Zon dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Menurut dia, tanpa ada konsolidasi data, maka tidak akan bisa merumuskan kebijakan pangan yang benar. Fadli yang juga menjabat Wakil Ketua DPR itu menegaskan bahwa masalah data ini sangatlah penting.

"Kita tidak pernah sinkron jika bicara mengenai data. Soal kemiskinan, misalnya," paparnya.

Politisi Gerindra itu berpendapat bahwa fenomena kekacauan data terindikasi dari adanya perbedaan antara satu instansi dengan instansi yang lain. "Ketidaksinkronan data juga banyak terjadi di sektor pertanian," ucapnya.

BACA: Kasus Hoax Ratna Sarumpaet, Puluhan Mahasiswa Minta Fadli Zon Diperiksa

Ia menyebutkan, pada Januari 2018 lalu, misalnya, Kementerian Pertanian menyebutkan produksi beras surplus, tapi Kementerian Perdagangan ternyata menyatakan perlu impor beras.

Fadli mengingatkan bahwa bila datanya saja sudah tidak akurat maka bagaimana akan dapat dirumuskan sebuah kebijakan publik yang tepat. "Pemerintah seharusnya merasa dirugikan oleh silang sengkarut data tersebut, karena bisa dipastikan semua kebijakan pemerintah jadi tak efektif," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, untuk memperbaiki data demi agenda kedaulatan pangan, HKTI mengusulkan perlu diadakan kebijakan semacam pengampunan data, atau amnesti data.

Kebijakan itu, jelas dia, mirip kebijakan amnesti pajak sebenarnya. Karena penggunaan data berimplikasi hukum tertentu, sebab akan menjadi dasar kebijakan publik, maka kebijakan amnesti data perlu diatur.

"Semua manipulasi, rekayasa, dan ketidak-akuratan data yang ada selama ini kita revisi. Semuanya diputihkan. Selanjutnya, BPS harus diberi otoritas, kebebasan, dan perlindungan untuk mengumpulkan data yang benar dibantu berbagai lembaga dan kementerian," tuturnya.

Sesudah adanya data baru, maka Fadli menegaskan agar siapapun yang melakukan manipulasi data ke depannya harus dihukum berat.

Ia berkesimpulan bahwa amnesti data ini merupakan kunci penting untuk memperbaiki kebijakan di sektor pangan dan pertanian, karena tanpa adanya amnesti data, maka kebijakan pangan nasional gampang sekali dimanipulasi.

"Itu sebabnya, di Hari Pangan Sedunia ini, sebagai Ketum HKTI saya ingin mengajak pemerintah untuk menyambut gagasan tentang pentingnya 'data amnesty' untuk memperbaiki kebijakan pangan kita. Selamat Hari Pangan Sedunia 2018," pungkas Fadli Zon.

ANTARA