Jagung Diduga Langka: Beda Kementan, Beda Pula Satgas Pangan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berdialog dengan petani saat panen raya jagung di Perhutanan Sosial, Ngimbang, Tuban, Jawa Timur, 9 Maret 2018. Jagung yang dipanen raya tersebut merupakan hasil budi daya pertanian oleh petani penggarap hutan penerima KUR dari BNI. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

    Presiden Joko Widodo berdialog dengan petani saat panen raya jagung di Perhutanan Sosial, Ngimbang, Tuban, Jawa Timur, 9 Maret 2018. Jagung yang dipanen raya tersebut merupakan hasil budi daya pertanian oleh petani penggarap hutan penerima KUR dari BNI. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi belum mengetahui adanya temuan dari tim Satgas Pangan soal kelangkaan jagung di pasar nasional. Padahal, temuan itu sudah disampaikan oleh Kepala Satuan Satgas Pangan Inspektur Jenderal Setyo Wasisto ke publik sejak 20 hari lalu, yaitu 26 September 2018.

    BACA: Kementan Jawab Kritik Fadli Zon Soal Harga Jagung

    "Siapa yang laporan itu, saya gak terima laporan itu, gak tau," kata dia saat ditemui di di Balai Besar Pasca Panen, Kementerian Pertanian, di Bogor, Jawa Barat, Senin, 15 Oktober 2018. Agung justru berkeyakinan bahwa kondisi jagung saat ini mengalami surplus seperti yang sudah disampaikan beberapa kali oleh pejabat Kementerian Pertanian.

    Temuan itu diperoleh berdasarkan hasil pemantauan tim Satgas Pangan selama kurang lebih satu minggu, 3 hingga 10 September 2018. Tim dari Satgas ini mengunjungi sejumlah daerah sentra produksi di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. "Kondisi jagung tidak ada, hanya ada 850 ton di gudang di Sulawesi Selatan, tapi itu juga sudah milik orang, milik Industri Pakan," ujarnya.

    BACA: Jagung Bunga dari Atambua, Popcorn Gurih ala Nusantara

    Akibatnya, kelangkaan jagung di pasaran ini ditenggarai menjadi penyebab harga ikut merangsek naik. Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Singgih Januratmoko mengatakan bahwa harga jagung untuk pakan sudah mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp 500 sejak Januari 2018. Untuk pakan ayam layer atau petelur, harga naik dari Rp 5000 menjadi Rp 5500 per kg. "Sementara harga jagung untuk pakan ayam broiler atau pedaging naik dari Rp 6000 menjadi Rp 7000 per kg," kata dia saat dihubungi, 1 Oktober 2018.

    Sementara, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo bidang Peternakan dan Perikanan, Anton J. Supit mengatakan jagung sebagian besar diserap untuk kebutuhan pakan ternak. "Jadi tolong tunjukkan ada dimana?" kata dia. Jika memang tidak ada jagung, kata dia, maka wajar harga saat ini naik sesuai hukum ekonomi.

    Di sisi lain, Satgas Pangan sebenarnya merupakan tim gabungan, mulai dari Gabungan Perusahaan Makanan Ternak, Kementerian Perdagangan hingga Kementerian Pertanian. Salah satu staf dari Kementerian Pertanian, kata Setyo, ikut turun ke lapangan dan menyaksikan sendiri bagaimana gudang-gudang di sejumlah titik itu kosong. "Saya lupa namanya, yang jelas ada dan menyaksikan langsung di gudang-gudang," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta di hari yang sama.

    Walhasil, pengakuan dari Agung ini membuat Setyo merasa heran. Padahal, kata dia, Satgas Pangan tidak akan bisa berani lakukan inpeksi ke gudang tanpa kehadiran pihak-pihak tersebut. "Nanti kalau data sudah dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik), baru kaget," ujarnya. "Hari ini demo besar-besaran peternak gak ada jagung gimana, ayam mau disuruh puasa kan gabisa."

    Hari ini, demo besar-besaran memang terjadi seusai pernyataan Setyo. Ribuan peternak ayam berunjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Blitas, Jawa Timur. Mereka menyampaikan protes lantaran jagung untuk kebutuhan pakan ternak semakin langka. Padahal, Menteri Pertanian Amran Sulaiman berkali-kali menyebut pasokan jagung aman, bahkan sudah bisa diekspor.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.