Bicara Fintech, Jokowi Ingatkan Regulasi Bisa Hambat Inovasi

Kamis, 11 Oktober 2018 15:48 WIB

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Hotel The Laguna Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Foto: Biro Pers Setpres

TEMPO.CO, Nusa Dua - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri acara The Bali Fintech Agenda di Nusa Dua, Bali, Kamis, 11 Oktober 2018. Dalam acara tersebut Presiden Jokowi berpidato mengenai bagaimana perkembangan teknologi yang sangat cepat menciptakan teknologi baru khususnya di bidang ekonomi seperti financial technology atau fintceh.

Baca juga: Cuma 3 PTN RI Masuk 500 Besar Dunia, Jokowi Sentil Kemenristek

Jokowi menuturkan perkembangan fintech saat ini sama seperti saat internet pertama kali ditemukan dan juga tengah berkembang hampir 25 tahun yang lalu. Pada saat itu, pemerintah Amerika Serikat menurut Jokowi berlaku dengan bijak karena menerapkan regulasi yang ramah dan akomodatif.

"Regulasi yang ramah dan akomodatif itu, yang mencegah interversi pemerintah berlebih dan terlalu dini dalam proses inovasi, memberikan para inovator kesempatan berinovasi tanpa ada rasa takut," kata Jokowi saat berpidato, Kamis 11 Oktober 2018.

Adapun, Bali Fintech Agenda merupakan salah satu agenda yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia dalam Pertemuan IMF-World Bank 2018. Dalam kegiatan ini, International Monetery Money Fund dan World Bank bersama-sama negara lain akan membahas mengenai perkembangan fintech yang perlu menjadi perhatian khususnya terutama sikap para pengambil kebijakan.

Advertising
Advertising

Jokowi menceritakan bahwa perkembangan internet di Amerika Serikat kala itu dipopulerkan oleh Mosaic, sebuah browser web yang mempopulerkan World Wide Web dan Internet. Dari sana muncul berbagai macam inovasi seperti AOL dan juga Yahoo.

Berkaca pada keberhasilan mengenai perkembangan inovasi internet pada 25 silam, Jokowi mengingatkan pentingnya regulasi yang mampu mendorong perkembangan inovasi. Ia mengingatkan supaya seluruh kebijakan mengenai fintech tak perlu diambil secara terburu-buru sehingga pada saat bersamaan memberikan ruang gerak atau kebebasan munculnya inovasi.

"Seperti 25 tahun yang lalu, kita tidak boleh terburu-buru untuk regulasi ini, tapi kita harus biarkan mereka tumbuh lebih dulu. Jadi kita harus sikapi gelombang inovasi dengan regulasi yang lembut dan ruangan keamanan untuk inovasi masyarakat," kata Jokowi.

Kemudian Jokowi menjelaskan bahwa posisi pemerintah sebagai pengambil kebijakan sangatlah terkait permbangan fintech sangatlah strategis. Sebab, jika regualasi terlalu ketat di tingkat nasional, kondisi itu hanya akan mendorong kegiatan ekonomi menjauh dari ruang cyber yang digagas melalui fintech.

Berita terkait

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

6 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

8 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

8 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

20 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

20 jam lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

21 jam lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

22 jam lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

22 jam lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

22 jam lalu

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai penting penanganan judi online dapat diselesaikan secara bekerja sama.

Baca Selengkapnya