Sri Mulyani: Survei OECD, Ekonomi Indonesia Positif Meski Dalam Tekanan Global
Reporter
Muhammad Hendartyo
Editor
Martha Warta Silaban
Rabu, 10 Oktober 2018 16:39 WIB
TEMPO,CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hal yang patut diperhatikan dalam hasil survei ekonomi Indonesia oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD 2018 adalah keadaan ekonomi Indonesia menunjukkan hasil pertumbuhan positif meski sedang mengalami tekanan penurunan ekonomi global.
Hal ini disampaikan saat peluncuran OECD Economic Survey Indonesia 2018 di Sofitel Hotel Nusa Dua, Bali dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018. OECD meluncurkan dua laporan penting yaitu OECD-Indonesia Joint Work Programme (2019-2021) dan Economic Survey of Indonesia 2018. Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria memaparkan hasil survei yang menyoroti pentingnya kebijakan untuk meningkatkan ketahanan atas berkembangnya peningkatan risiko global.
"Hasil temuan survei tersebut bisa menjadi basis untuk kerjasama kedepan dalam konteks OECD-Indonesia Joint Work Program," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Rabu, 10 Oktober 2018.
Angel Gurria mengatakan bahwa tingkat kepercayaan atau confidence level kepada pemerintah Indonesia lebih tinggi daripada semua negara-negara OECD. Survei ekonomi Indonesia oleh OECD dilakukan secara berkala setiap dua tahun sejak 2008. Survei tahun 2018 ini juga menandai peringatan 10 tahun kolaborasi pemerintah Indonesia dengan OECD dalam program ini.
Survei OECD menyoroti perkembangan terkini dan juga tantangan yang dihadapi negara untuk terus maju. Hasil survei memprediksi pertumbuhan Indonesia 5,2 persen tahun ini dan 5,3 persen di 2019, dan juga memaparkan agenda untuk membuat ketahan ekonomi semakin kuat dan semakin inklusif.
“Ekonomi Indonesia semakin berkembang sehat dan bonus demografi akan semakin mempercepat pertumbuhan tahun depan. Hal ini ditopang oleh tingkat kepercayaan (confidence level) kepada pemerintah Indonesia lebih tinggi daripada semua negara-negara OECD. Hasil temuan survei ini bisa menjadi basis untuk kerjasama ke depan dalam konteks OECD-Indonesia Joint Work Program,” kata Gurria.
Namun menurut Gurria bagaimana menciptakan kondisi yang dapat menjamin generasi mendatang mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik, untuk itu infrastruktur, edukasi, kesehatan dan kualitas kerja masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan untuk memastikan pertumbuhan Indonesia berkelanjutan dan inklusif.
Survei ini, kata Gurria juga dilakukan dengan mengakomodasi dua faktor penting. Meningkatkan pendapatan publik untuk pertumbuhan secara bersahabat, dan membuat pariwisata dalam rangka mempromosikan keberlangsungan pembangunan daerah. “Saya sangat senang bahwa pandangan umum OECD terhadap ekonomi Indonesia sangat positif dan sangat menginspirasi,” ujar Sri Mulyani.
Survei ini menurut Sri Mulyani, menekankan agar pemerintah harus menaikkan pendapatan, memperkuat pemuda sebagai aset pembangunan yang belum termanfaatkan, serta memperkuat sektor pariwisata.
Menanggapi tiga hal itu, kata Sri Mulyani pemerintah telah mempersiapkan antara lain pemerintah mentargetkan peningkatan pemasukan pajak 16,4 persen pada 2019, kemudian sejumlah program peningkatan kapasitas pemuda seperti pendidikan anak usia dini dan akses terhadap sertifikasi guru dan dana operasional sekolah, sedangkan untuk pariwisata, Presiden memberi perhatian khusus dan telah mengalokasikan dana khusus untuk mendukung pariwisata, serta terus melakukan pendekatan holistik sesuai dengan strategi nasional pariwisata.
Menurut Sri Mulyani kemitraan dengan OECD ini adalah kesempatan untuk membagi pengalaman secara dua arah mengenai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pengalaman pembangunan segenap negara maju OECD banyak lessons learned yang bisa digali untuk Indonesia, kita bisa ambil pengalaman mereka yang evidence based bisa digali," kata Sri Mulyani
Sri Mulyani juga mengatakan, Indonesia menjalin kerjasama dengan OECD karena sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang senang belajar dan senang berbagi pengalaman. Kerjasama Indonesia dan OECD meliputi area kebijakan ekonomi dan pembangunan yang meliputi administrasi dan kepatuhan perpajakan, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, pengembangan UKM, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
