TEMPO.CO, Denpasar - Pertemuan organisasi masyarakat sipil (CSOs) dalam The People's Summit on Alternative Development di Bali merumuskan tuntutan terkait dengan momentum pertemuan IMF dan Bank Dunia yang digelar di Bali. Beberapa isu penting tersebut akan dibahas pada 8-10 Oktober 2018.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Indonesia Tak Berencana Ajukan Pinjaman ke IMF

"Isu perubahan iklim, sumber daya alam, kemaritiman, pembaharuan hukum adat, desa dan sosial ekonomi," kata Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Khalisah Khalid di Denpasar, Selasa, 9 Oktober 2018.

Selain itu juga tentang sektor keuangan berkelanjutan, antikorupsi, dan pendanaan pembangunan. Adapun juga ihwal peningkatan pelayanan publik melalui kesetaraan gender, kesehatan, dan pendidikan.

"Semua tema ini terkait dengan hajat hidup orang banyak dan dan juga menyangkut keselamatan sebagai warga negara," ujar Khalisah. Adapun penyelamatan aset, keadilan pajak, investasi infrastruktur juga menjadi sorotan.

WALHI pun menyoroti waduk Kedungombo, Jawa Tengah sebagai kegagalan proyek infrastruktur yang didanai oleh Bank Dunia. Berdasarkan pengamatan WALHI, proyek waduk Kedungombo mewariskan kemiskinan dan melanggar hak asasi manusia.

Perwakilan debtWATCH Arimbi Heroepoetri mengatakan bahwa Bank Dunia perlu memperhatikan pembangunan yang berbasis kepentingan masyarakat. Menurut Arimbi pilihan model pembangunan Bank Dunia cenderung berbasis ekonomi semata.

"Tidak melihat dampak sosial, lingkungan, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia," kata Arimbi.

Hasil pembahasan yang disusun organisasi masyarakat sipil tersebut akan disampaikan ke pemerintah Indonesia. Kemudian juga dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia pada 10 Oktober 2018. Adapun agenda pertemuan IMF dan Bank Dunia berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 8-14 Oktober.