Seorang guru pedamping membacakan soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) kepada murid berkebutuhan khusus di SD Inklusi Betet I, Kota Kediri, Jawa Timur, 3 Mei 2018. USBN yang wajib diikuti oleh siswa reguler dan juga siswa berkebutuhan khusus tersebut sebagai syarat tamat belajar. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka lowongan sebanyak 112.000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik, baik di sekolah umum maupun sekolah keagamaan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah siap membuka lowongan untuk guru PPPK setelah proses seleksi CPNS 2018 rampung.
"Mekanisme ini sudah umum di luar negeri dan kita sedang mempertimbangkan bagi jabatan-jabatan fungsional tertentu seperti guru akan kita berlakukan PPPK," katanya di Jakarta, Jumat 28 September 2018.
Pemerintah saat ini merekrut sebanyak 238.015 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Muhadjir menuturkan dalam penerimaan CPNS, pemerintah menggunakan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Dia berharap dapat memudahkan pelaksanaan seleksi "computer assisted test" (CAT) yang dipersyaratkan dalam seleksi sesuai standar BKN.
Kerja sama ini dilakukan dalam rangka lebih mendekatkan peserta dengan lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di beberapa kabupaten/kota. Sehingga dapat memudahkan dan meringankan beban peserta, khususnya pembiayaan terkait transportasi.
Muhadjir menyampaikan bahwa saat ini hampir tidak ada kabupaten/kota di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan Kemendikbud.
Selain jaringan, Kemendikbud ikut menyediakan soal-soal yang digunakan untuk seleksi. "Tinggal nanti ada modifikasi saja. Selama ini kan dipakai untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer, kemudian nanti dipakai untuk tes CPNS," kata dia.
