TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 500 unit pesawat Nurtanio N219 dipesan untuk proyeksi 10 tahun ke depan, meskipun saat ini belum mendapatkan sertifikasi dan belum diproduksi.

Baca: Pemerintah Aceh Membeli 50 Pesawat N219 Nurtanio

"Permintaan sudah 110 pesawat, jadi kalau mau lihat pasar dalam negeri riset pasar kami untuk kebutuhan 10 tahun ke depan sebanyak 235 pesawat dan untuk luar negeri sekitar 300 pesawat, jadi hampir 500 pesawat yang bisa diisi N219," kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) Elfin Guntoro di sela-sela acara "International Society of Air Safety Investigators VI 2018" di Jakarta, Selasa 25 September 2018.

Elfin mengatakan saat ini masih dalam proses sertifikasi yang diharapkan tahun depan sudah selesai dan bisa mulai proses produksi.

"Kami juga sudah melakukan penerbangan dalam rangka 'time certification' dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan kita sudah tahap ke tahap B, mudah-mudahan 'time certification' ini bisa diselesaikan tahun depan," katanya.

Dia menuturkan untuk tahap awal pengoperasian awalnya akan dipakai untuk domestik terlebih dahulu, terutama di daerah terluar, terdepan dan terpencil (3T) yang memang kapasitas landasannya (air strip) terbatas, di kisaran 400-450 meter.

"Pesawat ini bisa mendarat dan tinggal landas di landasan pacu 400-450 meter dan tanpa aspal bisa asal tanah rata dan keras," katanya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan agar pesawat N219 bisa digunakan di daerah-daerah 3T untuk menghubungkan baik orang maupun barang.

"Kami memang memikirkan bagaimana N219 bisa digunakan secara masif di daerah-daerah yang tidak mudah dicapai, tapi kami harus menyediakan barang dan mengoneksikan orang-orang yang bertempat tinggal di sana," katanya.

Karena itu, Menhub meminta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan PT DI untuk berkolaborasi menciptakan produk unggulan.

Bahkan, Ia meminta agar memasukan komponen lokal dalam pembuatan pesawat N219 sebanyak 50 persen. Terkait sertifikasi, Budi akan meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk segera memfinalisasi.

"Saya minta Dirjen Udara agar cair jadi sertifikat karena ini produk bersama, dari awal saya sudah minta finalisasi," katanya.