TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Kwik Kian Gie ikut menanggapi polemik impor beras yang sempat terjadi antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dengan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso. Menutut Kwik, baik Menteri Enggar maupun Budi Waseso sama-sama memiliki kompetensi soal impor beras.

Baca: Empat Alasan Budi Waseso Tolak Impor Beras

"Dua-duanya kompeten, menteri tentu sangat kompeten punya informasi, kepala Bulog juga kompeten," kata Kwik ditemui usai memberikan padangannya mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini di media center tim pemenangan calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi, di Posko Cemara, Jakarta Pusat, pada Jumat, 21 September 2018.

Kendati begitu, Mantan Menteri Koordinator Ekonomi pada era 1999 - 2000 ini mengatakan belum bisa berbicara banyak. Sebab, ia sendiri belum mengetahui persis mengenai polemik impor ini.

Kwik juga mengaku tak memiliki data yang cukup mengenai produksi dan kebutuhan beras. "Saya belum bisa banyak bicara karena kontroversinya betul-betul keras," kata Kwik yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas tahun 2001 - 2004.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito bersama dengan Direkur Utama Badan Urusan Logistik atau Bulog Budi Waseso saling silang pendapat di media. Enggartiasto Lukita sebelumnya mengatakan urusan penyimpanan beras di gudang bukanlah urusannya. "Enggak tahu saya, bukan urusan kami. Itu kan sudah diputuskan di rapat koordinasi Menko, urusan Bulog," kata Enggar.

Pernyataan Enggar itu kemudian ditanggapi oleh Budi Waseso bahwa soal penyimpanan beras di gudang bukan hanya urusan Bulog saja melainkan urusan bersama lembaga pemerintah. Karena itu ia berharap, seluruh lembaga pemerintah harus bisa bersinergi. "Kita kan aparatur negara, jangan saling tuding-tudingan, jangan saling lempar-lemparan itu pemikiran yang tidak bersinergi," ujarnya.

Menurut pria yang akrab disapa Buwas ini jika impor tetap dilakukan maka Kementerian Perdagangan harus menyiapkan tempat untuk menyimpan stok beras itu. "Mendag udah komitmen kan Mendag kantornya siap jadi gudang," ujar dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah akan berupaya segera memperbaiki perbedaan data antar instansi untuk menghindari ketiadaan sinkronisasi kebutuhan dan stok beras nasional.

Darmin mengungkapkan data yang dibutuhkan untuk mengetahui produksi beras dan kebutuhan nasional, termasuk impor beras, berada pada dua instansi yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Sayangnya, data di kedua lembaga tersebut juga tidak cocok sehingga sulit melihat tren kebutuhan beras dalam periode tertentu.