Kakinya di HKTI dan Pemerintah, Moeldoko: Impor Beras Diperlukan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam dialog bersama seniman di Warung Apresiasi, Bulungan, Jakarta Selatan, 14 Mei 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.

    Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam dialog bersama seniman di Warung Apresiasi, Bulungan, Jakarta Selatan, 14 Mei 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.

    TEMPO.CO, Surabaya - Kepala Staf Kepresidenan yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko, menegaskan keputusan pemerintah untuk melakukan impor beras sudah bulat dan tidak perlu diributkan. "Kaki saya satu di HKTI, satu di pemerintah. Saya harus berani menjelaskan," katanya kepada wartawan di Surabaya, Kamis malam, 20 September 2018.

    Baca: Empat Alasan Budi Waseso Tolak Impor Beras

    Dengan posisinya sebagai Ketua Umum HKTI itu juga, kata Moeldoko, ia menjelaskan khususnya kepada petani bahwa keputusan impor beras sudah memperhatikan kondisi hasil panen, cadangan beras pemerintah dan harga jual komoditas itu di lapangan. "Kalau kebutuhan nasional memang masih diperlukan, kita harus impor agar harga beras bisa terjaga dengan baik," ujarnya.

    Lebih jauh Moeldoko menjelaskan perlu tidaknya impor beras memang selalu disesuaikan dengan ketersediaan kondisi riil di Perum Bulog. "Kondisinya bisa dihitung dari jumlah panen setiap bulannya."

    Jika dilihat polanya belakangan ini, Moeldoko yang juga Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu menggambarkan saat ini panen selalu terjadi secara merata di seluruh Indonesia hampir tiap bulan. "Sudah terjadi perubahan pola. Kalau dulu ada panen raya, sehingga kalau dibuat kurva tergambar naik turun. Sekarang kurvanya relatif sama karena karena hampir setiap bulan selalu panen," katanya.

    Meski begitu, menurut Moeldoko, hasil panen yang terjadi merata di seluruh Indonesia harus dikaji lagi, apakah ketersediaannya cukup untuk kebutuhan nasional. Menurut dia, jawabannya adalah tergantung dari jumlah cadangan yang tersedia. "Kalau cadangannya turun, berarti memang harus impor karena kebutuhan nasional kita cukup besar," ucapnya.

    Dalam kesempatan itu Moeldoko juga mengomentari perdebatan yang terjadi saat ini antara Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Ia menilai ribut-ribut soal kebijakan impor beras ini tidak perlu diributkan lebih panjang lagi karena masing-masing punya kepentingan.

    Baca: Kisruh Buwas - Enggartiasto, Sandiaga: Tidak Perlu Impor Beras

    Terkait hal itu, Moeldoko mencontohkan petani punya kepentingan agar tidak perlu dilakukan impor beras. Di sisi lain, kalau impor beras tidak dilakukan, harga di pasaran jadi meningkat dan itu menjadi dilema karena merupakan konsumsi utama bagi masyarakat Indonesia. "Di sinilah peran pemerintah adalah harus menjaga keseimbangan. Karena kalau harga beras melambung angka kemiskinan di Indonesia bisa menjadi bertambah," ucapnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.