TEMPO.CO, Jakarta - Polemik soal impor beras sejak awal tahun 2018 ini tak kunjung mereda. Terakhir, perseteruan terjadi antara Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso alias Buwas dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Akibatnya, Istana sampai merespon dan meminta persoalan ini segera diselesaikan.

Baca: Urai Polemik Impor Beras Buwas - Enggartiasto, Ini Arahan Jokowi

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk mengundang Budi Waseso dan Enggar untuk duduk bersama. "Bentar lagi mau diundang oleh Menko Perekonomian untuk duduk sama-sama. Enggak boleh begitu, semua harus terkoordinasi dengan baik," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

Polemik impor beras ini sebenarnya tidak terjadi hari ini saja, namun sejak awal tahun saat pemerintah membuka kran impor pertama kali sebanyak 500 ribu ton. Berikut perjalanan polemik impor beras ini dari awal tahun:

11 Januari 2018
Awal mulanya, terjadi kenaikan harga beras medium di sejumlah titik di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Saat itulah Enggar menyatakan pemerintah impor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand sambil menunggu panen raya Februari-Maret 2018. "Saya tidak mau mengambil resiko kekurangan pasokan," katanya, Kamis, 11 Januari 2018.

12 Januari 2018
Kementerian Pertanian mempertanyakan alasan Kementerian Perdagangan mengimpor 500 ribu ton beras. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Sumarjo Gatot Irianto, mengatakan sampai saat ini produksi beras masih mencukupi kebutuhan nasional. "Kami tidak bisa memahami mengapa Menteri Perdagangan sebelumnya membuat pernyataan tidak mengimpor, tapi sekarang balik arah," kata dia kepada Tempo.

15 Januari 2018
Enggar menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk melakukan impor karena ingin menghindari anggapan jika beras impor tersebut dioplos sebelum didistribusikan ke pasar. Tapi belakangan, tugas impor oleh PPI dibatalkan dandialihkan ke Perum Bulog. Menteri Darmin menyebut mandat semacam ini hanya bisa dilakukan Bulog, tidak lembaga lain, sesuai Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

18 Januari 2018
Komisi Perdagangan memanggil DPR untuk menjelaskan impor 500 ribu beras dan polemik kenaikan harga beras jenis medium. Rapat ini dihadiri juga oleh Dirut Perum Bulog saat itu, Djarot Kusumayakti dan perwakilan PPI "Sejak awal tahun, tren harga beras memang terus naik," kata Enggar saat itu kepada anggota DPR. Hingga 17 Januari 2018, stok beras PSO Bulog hanya 854 ribu ton, di bawah angka psikologis 1 juta ton.

19 Maret 2018
Kemenko Perekonomian mengadakan lagi rapat kordinasi dan memutuskan untuk menambah impor 500 ribu ton beras lagi atau tahap dua.

April 2018
Enggar mengatakan diadakannya rapat koordinasi Kemenko Perekonomian yang dihadiri oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, dan Badan Pusat Statistik. Saat itu, pemerintah memutuskan kuota impor tahun 2018 ditetapkan mencapai 2 juta ton. Sementara yang sudah disetujui yaitu 1 juta ton.

27 Agustus 2018
Enggar menjelaskan, pemerintah memberi izin kepada Bulog untuk mengimpor beras lantaran produksi beras pada 2017 meleset dari target. Stok beras lokal milik Bulog menyusut menjadi hanya 800 ribu ton pada akhir tahun lalu. Padahal batas aman untuk stok beras Bulog dan cadangan beras pemerintah harus minimal 1,5 juta ton.

9 Mei 2018
Menteri Pertanian Amran Sulaiman memuji Budi Waseso karena harga komiditas cenderung turun dalam beberapa bulan terakhir. Saat itu, Amran yakin Buwas bisa memaksimalkan penyerapan gabah petani dan harga beras di pasar turun.

15 Mei 2018
Impor 500 ribu tahap dua direalisasikan. "Rakortasnya kira-kira satu dua minggu yang lalu," kata Direktur Jenderal Perdangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan. Batas impor yang diberikan oleh pemerintah kepada Bulog yaitu dari April sampai Juli 2018.

27 Agustus 2018
Direktur Pengadaan Perusahaan Umum Bulog, Bachtiar, menyatakan Bulog sudah merealisasi impor beras sebanyak 1,1 juta ton sejak awal tahun. Bulan depan akan ada 700 ribu ton lagi yang masuk. "September nanti akan direalisasi pengadaan impor menjadi 1,8 juta ton," ujar dia, kemarin.

Tahun ini, Bulog mendapat izin untuk mengimpor 2 juta ton beras. Sisa kuota 200 ribu, kata Bachtiar, bakal direalisasi secara bertahap hingga batas izin akhir Oktober mendatang. Beras yang akan masuk pada bulan depan berasal dari Vietnam, Thailand, Pakistan, dan India.

Bachtiar mengakui serapan beras Bulog turun dari 10 ribu ton menjadi sekitar 5.000 ton per hari selama Agustus. "Pada Juli masih bisa di atas 10 ribu ton per hari karena masih banyak panen," ujar dia. Namun dia menjamin serapan sebanyak 5.000 ton per hari masih aman karena sejumlah daerah lumbung padi seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah mulai panen.

28 Agustus 2018
1,8 juta ton dari 2 juta ton beras sudah masuk ke Indonesia. Darmin menjelaskan upaya menstabilkan harga sesuai HET beras medium menjadi pertimbangan pemerintah memutuskan harus kembali impor beras.

12 September 2018
Amran membantah data beras nasional antar lembaga tidak sesuai. "Yang keluarkan data siapa, BPS kan? ya sudah ditanya ke sana, kami sudah sepakat dari awal jika data di BPS satu pintu. Data [ertanian memang bisa berubah seitap hari sehingga" Hari ini tanam berarti bertambahkan, hari ini panen, berarti kurang kan? dari situ saja pasti ada perbedaan," ujarnya di Gedung DPR.

16 September 2018
Amran melakukan sidak bersama Buwas di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta. Keduanya kompak bahwa stok beras dalam negeri melimpah dan tak perlu impor. Stok beras PIBC saat itu, kata Amran, mencapai 47 ribu ton dan stok gudang bulog 2,8 juta ton.

18 September 2018
Buwas menyebut jika sampai Juli 2019 stok beras aman sehingga tidak perlu impor. Ia juga mengatakan Bulog harus menyewa gudang milik TNI AU untuk menyimpan stok beras karena gudang miliknya sudah penuh.

Menanggapi hal itu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan urusan sewa menyewa gudang bukanlah urusannya. "Enggak tahu saya, bukan urusan kami. Itu kan sudah diputuskan di rakor Menko, urusan Bulog," ujar dia di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa, 18 Septembear 2018.

Baca: Ribut Buwas - Enggartiasto, Mentan: Cadangan Pangan Aman

19 September 2018
Buwas kembali menanggapi pernyataan Enggar. Menurut dia, jika impor beras tetap dilakukan maka Kementerian Perdagangan harus menyiapkan tempat untuk menyimpan stok beras itu. "Mendag udah komitmen, kan. Mendag kantornya siap jadi gudang," ujar dia.

ANDI IBNU | MAJALAH TEMPO | BISNIS | ANTARA