Urai Polemik Impor Beras Buwas - Enggartiasto, Ini Arahan Jokowi

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution, saat memberikan paparan materi di acara Digital Economic Briefing 2017 yang digelar oleh Tempo Media Group di Gedung Indosat Ooredoo Pusat, Jakarta, 16 November 2017. TEMPO/Andi Aryadi

    Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution, saat memberikan paparan materi di acara Digital Economic Briefing 2017 yang digelar oleh Tempo Media Group di Gedung Indosat Ooredoo Pusat, Jakarta, 16 November 2017. TEMPO/Andi Aryadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah akan berupaya segera memperbaiki perbedaan data antar instansi untuk menghindari ketiadaan sinkronisasi kebutuhan dan stok beras nasional. Hal ini merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengurai polemik impor beras yang di antaranya tengah dipersoalkan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas.

    Baca: Moeldoko: Indonesia Tetap Butuh Impor Beras

    "Saya masih cari waktu untuk mendudukkan ini kembali dengan beliau bertiga, yaitu Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Bulog," kata Darmin di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

    Darmin mengungkapkan data yang dibutuhkan untuk mengetahui produksi beras dan kebutuhan nasional berada pada dua instansi yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Sayangnya, data di kedua lembaga tersebut juga tidak cocok sehingga sulit melihat tren kebutuhan beras dalam periode tertentu.

    Di satu sisi, kata Darmin, data di Kementan selalu menunjukkan angka surplus produksi beras kendati di lapangan faktanya tidak demikian. "Setiap tahun surplus 11 juta ton, terus ke mana perginya (beras)? Tapi itu angkanya tidak berubah. Itu yang sudah dicari solusinya. Biar BPS saja yang melakukan penyempurnaan," ucapnya.

    Sementara Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui adanya penerbitan izin impor beras sebesar 1,8 juta ton dalam tiga tahap pada tahun ini. Persetujuan impor tahap I dan II telah keluar pada Februari 2018 dan Mei 2018, masing-masing 500.000 ton. Sisanya dikeluarkan pada Juli 2018 dan masa berlakunya habis pada bulan lalu.

    Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan untuk tahap ketiga akhirnya diperpanjang hingga September 2018 atas permintaan dari Bulog. “Kami sudah buka izin impor atas permintaan rakor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Terserah Bulog mau memanfaatkan atau tidak,” ujarnya kemarin.

    Baca: Dukung Budi Waseso Tolak Impor, Fadli Zon Minta Mendag Dicopot

    Adapun Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengklaim stok beras saat ini dalam kondisi yang sangat ideal sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras. Pasalnya tahun ini Bulog mendapat pasokan yang berlimpah dari hasil penyerapan produksi dalam negeri dan penugasan pengadaan luar negeri.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Data yang Dikumpulkan Facebook Juga Melalui Instagram dan WhatsApp

    Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Facebook mengumpulkan data dari penggunanya, tidak banyak yang menyadari jenis data apa yang dikumpulkan.