"

Urai Polemik Impor Beras Buwas - Enggartiasto, Ini Arahan Jokowi

Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution, saat memberikan paparan materi di acara Digital Economic Briefing 2017 yang digelar oleh Tempo Media Group di Gedung Indosat Ooredoo Pusat, Jakarta, 16 November 2017. TEMPO/Andi Aryadi
Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution, saat memberikan paparan materi di acara Digital Economic Briefing 2017 yang digelar oleh Tempo Media Group di Gedung Indosat Ooredoo Pusat, Jakarta, 16 November 2017. TEMPO/Andi Aryadi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah akan berupaya segera memperbaiki perbedaan data antar instansi untuk menghindari ketiadaan sinkronisasi kebutuhan dan stok beras nasional. Hal ini merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengurai polemik impor beras yang di antaranya tengah dipersoalkan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas.

Baca: Moeldoko: Indonesia Tetap Butuh Impor Beras

"Saya masih cari waktu untuk mendudukkan ini kembali dengan beliau bertiga, yaitu Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Bulog," kata Darmin di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

Darmin mengungkapkan data yang dibutuhkan untuk mengetahui produksi beras dan kebutuhan nasional berada pada dua instansi yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Sayangnya, data di kedua lembaga tersebut juga tidak cocok sehingga sulit melihat tren kebutuhan beras dalam periode tertentu.

Di satu sisi, kata Darmin, data di Kementan selalu menunjukkan angka surplus produksi beras kendati di lapangan faktanya tidak demikian. "Setiap tahun surplus 11 juta ton, terus ke mana perginya (beras)? Tapi itu angkanya tidak berubah. Itu yang sudah dicari solusinya. Biar BPS saja yang melakukan penyempurnaan," ucapnya.

Sementara Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui adanya penerbitan izin impor beras sebesar 1,8 juta ton dalam tiga tahap pada tahun ini. Persetujuan impor tahap I dan II telah keluar pada Februari 2018 dan Mei 2018, masing-masing 500.000 ton. Sisanya dikeluarkan pada Juli 2018 dan masa berlakunya habis pada bulan lalu.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan untuk tahap ketiga akhirnya diperpanjang hingga September 2018 atas permintaan dari Bulog. “Kami sudah buka izin impor atas permintaan rakor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Terserah Bulog mau memanfaatkan atau tidak,” ujarnya kemarin.

Baca: Dukung Budi Waseso Tolak Impor, Fadli Zon Minta Mendag Dicopot

Adapun Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengklaim stok beras saat ini dalam kondisi yang sangat ideal sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras. Pasalnya tahun ini Bulog mendapat pasokan yang berlimpah dari hasil penyerapan produksi dalam negeri dan penugasan pengadaan luar negeri.

BISNIS








DPR Diminta Panggil Budi Gunawan Buntut Pernyataan Soal Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

52 menit lalu

Kepala BIN Budi Gunawan.
DPR Diminta Panggil Budi Gunawan Buntut Pernyataan Soal Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

Pernyataan Kepala BIN Budi Gunawan soal aura Jokowi pindah ke Prabowo dinilai sebagai kegenitan lembaga intelijen dalam isu yang sedang dibincangkan.


Jokowi Larang Pejabat Gelar Buka Puasa Bersama Selama Ramadan 1444 H

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat acara Penghargaan Penanganan Covid-19 yang digelar di Gedung Dhanapala, Senin (20/03).
Jokowi Larang Pejabat Gelar Buka Puasa Bersama Selama Ramadan 1444 H

Presiden Jokowi mengeluarkan arahan agar para pejabat tidak menggelar acara buka puasa bersama. Ada 3 arahan dalam surat tersebut.


Budi Gunawan Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Juru Bicara Demokrat: Negara Kita Bukan Kerajaan

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kiri), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kedua kanan), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ( kiri), dan Bupati Keerom Piter Gusbager (ketiga kiri) saat meninjau lumbung pangan di Kampung Wambes, Distrik Mannem, Keerom, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Pemerintah berencana menyiapkan lahan secara bertahap sekitar 10 ribu hektare untuk dijadikan lumbung pangan yang akan ditanami jagung di Kabupaten Keerom. ANTARA FOTO/Sakti Karuru
Budi Gunawan Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Juru Bicara Demokrat: Negara Kita Bukan Kerajaan

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra menanggapi pernyataan Budi Gunawan bahwa aura Jokowi pindah ke Prabowo.


Bambang Tri Mulyono Dituntut 10 Tahun Bui Soal Ijazah Palsu Jokowi, Berikut Kilas Balik Kasusnya

3 jam lalu

Bambang Tri Mulyono (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Solo, Selasa 21 Maret 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Bambang Tri Mulyono Dituntut 10 Tahun Bui Soal Ijazah Palsu Jokowi, Berikut Kilas Balik Kasusnya

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Bambang Tri Mulyono soal kasus gugatan ijazah palsu Jokowi dengan hukuman 10 tahun penjara. Berikut adalah kilas balik kasus ijazah palsu Jokowui.


Kepala BIN Sebut Papua Punya Tempat Khusus di Hati Jokowi

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kanan), dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (ketiga kiri)  meresmikan gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Pemerintah membangun PYCH sebagai ruang pengembangan kemampuan, kreativitas, dan pemberdayaan anak muda Papua di bidang ekonomi kreatif, pertanian, dan peternakan. ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Kepala BIN Sebut Papua Punya Tempat Khusus di Hati Jokowi

Kepala BIN Budi Gunawan menyebut Jokowi telah membangun banyak infrastruktir di Papua. Budi sebut Jokowi telah bantu usaha putra dan putri Papua.


ISESS Minta DPR Panggil Kepala BIN soal Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kanan), dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (ketiga kiri)  meresmikan gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Pemerintah membangun PYCH sebagai ruang pengembangan kemampuan, kreativitas, dan pemberdayaan anak muda Papua di bidang ekonomi kreatif, pertanian, dan peternakan. ANTARA FOTO/Gusti Tanati
ISESS Minta DPR Panggil Kepala BIN soal Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

ISESS mendesak Komisi I DPR seharusnya memanggil Kepala BIN Budi Gunawan untuk memberikan klarifikasi soal pernyataan Aura Jokowi Pindah ke Prabowo


Perpu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Gabungan Serikat Buruh: Indonesia Darurat Konstitusi

18 jam lalu

Massa buruh membentangkan spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Buruh juga berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja, hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perpu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Gabungan Serikat Buruh: Indonesia Darurat Konstitusi

Ketua Umum GSBI Rudi Daman menilai Presiden Jokowi dan DPR melanggar konstitusi dalam menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang disahkan menjadi UU.


Terkini Bisnis: Penjelasan Kepala PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Anak Buah Sri Mulyani Minta Maaf

22 jam lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini Bisnis: Penjelasan Kepala PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Anak Buah Sri Mulyani Minta Maaf

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bercerita pernah ditelepon Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.


Pakar Hukum Nilai Jokowi dan DPR Langgar UUD 1945 Usai Perpu Cipta Kerja Jadi UU

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Pakar Hukum Nilai Jokowi dan DPR Langgar UUD 1945 Usai Perpu Cipta Kerja Jadi UU

Denny menyebut Perpu Cipta Kerja sudah cacat sejak lahir yaitu tidak adanya alasan "kegentingan yang memaksa".


Dicecar Soal Laporan Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun ke Jokowi, Begini Penjelasan Kepala PPATK

1 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dicecar Soal Laporan Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun ke Jokowi, Begini Penjelasan Kepala PPATK

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bercerita bahwa ia pernah ditelepon Pramono Anung terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.