TEMPO.CO, Bandung - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman angkat bicara menanggapi polemik impor beras yang dipersoalkan oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas dan akhirnya menyeret nama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Amran menegaskan bahwa saat ini cadangan pangan Indonesia aman.

Baca: Indonesia Tak Perlu Impor Beras hingga Pilpres 2019

Bahkan, kata Amran, investasi dari bidang pertanian meningkat dari Rp 23 triliun menjadi Rp 40 triliun per tahun. "Sekarang ketahanan pangan aman, masyarakat Indonesia tenang, posisi aman," ucapnya saat membuka Spektahorti 2018 di Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis, 20 September 2018.

Selain itu, Kementerian Pertanian mendata ada 2 juta hektare lahan sawah yang belum panen. Sayangnya Amran tak merinci data produksi panen serta cadangan yang dimiliki Kementerian Pertanian. "Kami sekarang fokus ekspor agar petani sejahtera, devisa meningkat, negara kuat," ujarnya.

Sebelumnya, Budi Waseso terang-terangan mempertanyakan keputusan impor beras. Selain karena cadangan beras pemerintah aman, harga beras relatif stabil, juga karena kapasitas penyimpanan di gudang Bulog yang tak cukup besar dan berpendapat bahwa Kantor Kementerian Perdagangan harus siap menjadi gudang penyimpanan beras impor yang mencapai 2 juta ton.

Saat ini, kata Budi Waseso, stok cadangan beras di gudang Bulog sudah mencapai 2,4 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400 ribu ton sehingga total stoknya menjadi 2,8 juta ton. "Itu di gudang Menteri Perdagangan. Udah komitmen kan, kantornya siap dijadikan gudang ya sudah," ucapnya.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, mengatakan bahwa penyimpan beras impor dan gudang sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bulog, karena persetujuan impor telah dilakukan atas keputusan rapar koordinasi terbatas yang tiap lembaga.

Baca: Budi Waseso - Mendag, Darmin Nasution Buka Kronologi Impor Beras

Menanggapi tudingan Buwas itu pula, Menteri Enggartiasto menyatakan tiap lembaga yang dilibatkan adalah Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan dan Bulog. "Itu urusan Bulog. Bagian dari Pemerintah, kan persetujuan impor dari Menko, Mendag, Mentan, Bulog, menetapkan izin. Yang ditugaskan impor siapa? Bulog, ya sudah," kata Enggartiasto.

ANTARA