TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, angkat bicara terkait perdebatan soal impor beras yang tengah menghangat dilontarkan oleh Direkur Utama Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito belakangan ini. Ia menyatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun sudah mendengar dan dipastikan akan turun tangan menengahi soal silang pendapat itu.

Baca: Bos Bulog Klaim Tak Pernah Minta Perpanjangan Izin Impor Beras

"Presiden pasti akan sampaikan pada waktu yang tepat kepada publik," ujar Erani saat mengelar bincang-bincang dengan media di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 19 September 2018.

Lebih jauh, Erani menyatakan, Presiden Jokowi pada dasarnya ingin agar beras sebagai barang kebutuha pokok harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan dengan harga terjangkau bagi masyarakat. "Yang jelas, Pak Presiden ingin harga kebutuhan pokok bisa tersedia dan dengan harga yang terjangkau," katanya.

Erani juga menyebutkan pihaknya akan menjelaskan perihal impor beras lebih gamblang ke publik setelah mendapat data yang lebih lengkap dan melakukan rapat koordinasi dengan para pihak terkait. "Kami perlu dapatkan data dan koordinasi yang utuh terlebih dahulu mengenai hal ini. Yang terjadi di lapangan kan masih informasi sepotong," tuturnya.

Pernyataan Erani menanggapi silang pendapat yang dilontarkan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dan Direkur Utama Perum Bulog Budi Waseso di media soal impor beras. Bos Bulog mengaku tak setuju dengan keputusan impor beras hingga 2 juta ton, di antaranya karena kesulitan mencari tempat untuk menyimpan komoditas tersebut jika telah sampai di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Enggar menegaskan bahwa impor adalah keputusan bersama yang diketok oleh Menteri Koordinator Perekonomian. Soal urusan penyimpanan beras di gudang, menurut dia, bukanlah urusannya. "Enggak tahu saya, bukan urusan kami. Itu kan sudah diputuskan di rapat koordinasi Menko, urusan Bulog," kata Enggar.

Pernyataan Enggar itu kemudian ditanggapi oleh Budi Waseso bahwa soal penyimpanan beras di gudang bukan hanya urusan Bulog saja melainkan urusan bersama lembaga pemerintah. Karena itu ia berharap, seluruh lembaga pemerintah harus bisa bersinergi. "Kita kan aparatur negara, jangan saling tuding-tudingan, jangan saling lempar-lemparan itu pemikiran yang tidak bersinergi," ujarnya.

Baca: Dirut Bulog Akui Beras Operasi Pasar Tak Terserap Maksimal

Menurut Budi Waseso, jika impor tetap dilakukan maka Kementerian Perdagangan harus menyiapkan tempat untuk menyimpan stok beras itu. "Mendag udah komitmen kan Mendag kantornya siap jadi gudang."

KARTIKA ANGGRAENI