TEMPO.CO, Denpasar - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan target lifting minyak yang tak tercapai dan terus menurun cukup mengganggu pemulihan nilai tukar rupiah. Saat ini, kurs tengah Bank Indonesia mencatat rupiah di level Rp 14.896 per dolar AS atau melampaui target pemerintah dalam asumsi makro APBN 2018 Rp 13.400 per dolar AS.

Baca: Sri Mulyani Minta Pengusaha Tak Panik Hadapi Dinamika Ekonomi

Sri Mulyani menjelaskan, pemicu pelemahan rupiah saat ini bukan berasal dari kondisi makro ekonomi. Pasalnya, momentum perekonomian Indonesia malah terus menguat.

Hal itu, kata Sri Mulyani, terlihat dari sektor perbankan yang menunjukkan kinerja positif dengan penyaluran kredit yang naik dari 6 persen menjadi 11 persen per tahun sejak 2008. Rasio kecukupan modal juga berada di atas 22 persen dan rasio kredit macet di bawah 2,7 persen hingga semester pertama 2018.

“Jadi ekonomi momentum positif dan menguat, namun permintaan impor melonjak tinggi, produksi minyak tidak menunjukkan perbaikan,” kata Sri Mulyani, di Denpasar, Bali, Selasa sore, 18 September 2018.

Menurut Sri Mulyani, saat ini lifting minyak mengalami penurunan hingga 35 persen dibanding kondisi 12 tahun lalu. Pada 12 tahun lalu, lifting minyak bisa mencapai 1 juta barel per hari (BOEPD), tapi kini jeblok menjadi 750 barel per hari (BOEPD).

Karena itu, kata Sri Mulyani, tantangan yang dihadapi oleh negara adalah bagaimana menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tapi dengan neraca pembayaran, terutama bidang perdagangan, ekspor minus impor menurun. Di lain sisi, Amerika Serikat juga terus menaikkan suku bunga dan likuiditas dolar AS terus diperketat.

Sejumlah faktor ini yang kemudian membuat pemerintah mengambil beberapa kebijakan fiskal dan moneter. Selain menurunkan impor migas, pemerintah mendorong peningkatan ekspor segala komoditas. Insentif untuk investasi juga akan semakin ditingkatkan sehingga perekonomian Indonesia bisa aman dari guncangan ekonomi dunia yang terjadi saat ini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai defisit neraca perdagangan pada Agustus 2018 sudah cukup membaik ketimbang bulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik mengumumkan defisit neraca perdagangan bulan lalu US$ 1,02 miliar, lebih rendah ketimbang Juli 2018 yang US$ 2,01miliar.

"Memang diharapkan surplus ternyata masih minus, tapi sebenarnya membaik," ujar Luhut di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 17 September 2018.

Luhut menilai efek dari pengereman impor belakangan ini mulai terasa. "Tapi kita harus sabar," ujarnya. Ia menduga dampak dari kebijakan impor pemerintah baru akan terasa di akhir tahun ini. "Saya kira dua-tiga bulan ke depan mestinya akan mulai. Atau paling tidak berhenti dulu, kemudian dia bertahap membaik."

Bekas Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu meyakini angka defisit akan terus membaik seiring dengan kebijakan pemerintah mengurangi impor barang-barang yang tidak perlu. Di samping itu, pemerintah memacu ekspor dan sektor pariwisata.

Baca: Hitungan Plus Minus Sri Mulyani Tiap Rupiah Melemah Rp 100 per USD

Pengereman impor merupakan upaya pemerintah mengurangi defisit neraca berjalan yang selama ini memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Sejauh ini, Luhut berpendapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sudah menjalankan perannya dengan baik untuk mengelola sektor fiskal dan moneter.

BISNIS