Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hitungan Plus Minus Sri Mulyani Tiap Rupiah Melemah Rp100 per USD

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengunjungi Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2018 di jakarta Cinvention Center. 6 September 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengunjungi Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2018 di jakarta Cinvention Center. 6 September 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Nurhayati Ali Assegaf soal pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nurhayati menanyakan pelemahan rupiah sekitar Rp 100 tiap satu dolar AS terhadap penerimaan negara. 

Baca juga: Naikkan 1.147 Pajak Barang Impor, Sri Mulyani: Situasi Tak Biasa

Penerimaan negara tadi apakah berkenaan dengan melemahnya rupiah? Karena kan drastis. Bu menteri mengatakan 100 rupiah akan menambah penerimaan?," kata Nurhayati di Gedung DPR, Senin, 10 September 2018.

Sri Mulyani mengatakan dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 pendapatan naik Rp 4,7 triliun dengan depresiasi, tapi belanja kita naik Rp 3,1 triliun.

"Jadi sebetulnya kami tidak menggunakan untung atau rugi. Karena ini yang sering dipelintir. Karena mengelola APBN itu kami tidak mengelola untung dan rugi. Kami mengelola ekonomi Indonesia menggunakan instrumen APBN," kata Sri Mulyani di lokasi yang sama.

Sri Mulyani mengatakan kalau APBN sehat, perintah bisa menggunakan lebih banyak instrumen itu untuk menjaga ekonomi lebih baik lagi. Menurut Sri Mulyani, hal itu sesuai dengan fungsi APBN secara fiskal sebagai stabilisasi alokasi dan distribusi.

"Jadi pertanyaan ibu Nur, kami sampaikan dengan postur APBN 2018, Rp 100 dari pelemahan terhadap dolar, mempengaruhi, kenaikan penerimaan kita sebesar Rp 4,7 triliun dan belanja juga naik Rp 3,1 triliun, tapi kenaikan penerimaan lebih tinggi dari belanja, sehingga total balance-nya adalah positif Rp 1,6 triliun per Rp 100," kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan realisasi penerimaan sampai 31 Agustus, pertumbuhan penerimaan negara dengan situasi global yang dinamis, masih menunjukkan kenaikan sangat solid sebesar 18,4 persen dengan pertumbuhan perpajakan 16,5 persen.

"Ini pertumbuhan yang sangat tinggi. Dibandingkan tahun lalu, tax growth kita untuk posisi Agustus hanya tumbuh 9,5 persen sekarang kita tumbuh 16,5 persen. Jadi suatu kenaikan yang sangat tinggi," kata Sri Mulyani. "Sehingga kami sampaikan apbn kita dalam situasi sekarang cukup baik".

Sri Mulyani mengatakan belanja juga cukup baik, di mana akselerasi sebesar 8,8 persen tahun ini, lebih besar dibanding tahun lalu yang 5,6 persen. Dari secara keseluruhan posisi sampai 31 Agustus, primary balance atau keseimbangan primer surplus Rp 11,5 triliun.

"Tahun lalu, bulan Agustus primary balance defisit Rp 84 triliun. Jadi, minus Rp 84 menjadi, surplus Rp 11 triliun itu melonjak perbaikannya jauh lebih sangat nyata," ujar Sri Mulyani.

Defisit total APBN, kata Sri Mulyani, sampai Agustus Rp 150 triliun. Menurut Sri Mulyani pada tahun lalu posisi Agustus, APBN, sudah mengalami defsisit Rp 220 triliun.

"Jadi ini perbaikan dari sisi postur APBN. Kami tetap menjaga fiskal tetap hati-hati, karena dalam situasi yang tidak pasti ini lah, kita butuh APBN untuk menjaga ekonomi baik stabilitasi, maupun menjaga alokasi dan distribusi. Sehingga dia tetap dinamis bisa digunakan dalam mengelola ekonomi yang mengalami perubahan sangat besar," ujar Sri Mulyani.

 

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Politikus NasDem Diadukan soal Dugaan Pelecehan Seksual ke Bareskrim dan MKD DPR

2 jam lalu

Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto (kiri) bersama Bakal Calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan memberikan keterangan pers di Jl Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023. Dalam keterangan pers tersebut Koalisi Perubahan menyatakan tetap optimis dan solid menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Politikus NasDem Diadukan soal Dugaan Pelecehan Seksual ke Bareskrim dan MKD DPR

NasDem akan menghormati proses hukum terhadap kader partainya, Sugeng Suparwoto, atas pelaporan dugaan pelecehan seksual.


Denny Indrayana Mau Makzulkan Jokowi, Begini Mekanisme Pemakzulan Menurut UU

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo sebelum menuju ke  Singapura dan Malaysia melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 7 Juni 2023. Kunjungan Presiden ke Singapura dan Malaysia untuk membicarakan hubungan bilateral dan investasi kedua negara. TEMPO/Subekti.
Denny Indrayana Mau Makzulkan Jokowi, Begini Mekanisme Pemakzulan Menurut UU

Denny Indrayana ingin lakukan pemakzulan ke Jokowi. Berikut mekanisme pemakzulan dalam UU.


Pelaporan Sugeng Suparwoto atas Dugaan Pelecehan Seksual, NasDem: Kita Hormati Proses Hukum

9 jam lalu

Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. ANTARA - istimewa
Pelaporan Sugeng Suparwoto atas Dugaan Pelecehan Seksual, NasDem: Kita Hormati Proses Hukum

NasDem akan menghormati proses hukum terhadap kader partainya Sugeng Suparwoto atas pelaporan dugaan pelecehan seksual secara verbal


Terpopuler: Luhut Soal Urgensi Bule Awasi Proyek IKN, Deretan Tingkah Nyeleneh Basuki Hadimuljono

11 jam lalu

Presiden Jokowi juga pernah menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Satgas Covid-19 guna menekan penyebaran Covid-19 di sembilan provinsi prioritas. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Terpopuler: Luhut Soal Urgensi Bule Awasi Proyek IKN, Deretan Tingkah Nyeleneh Basuki Hadimuljono

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Jumat, 9 Juni 2023 dimulai dari pernyataan Luhut soal pentingnya orang bule untuk mengawasi proyek di IKN.


NasDem Dorong Sugeng Suparwoto Ikuti Proses di Bareskrim dan MKD Soal Dugaan Pelecehan Seksual

21 jam lalu

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto
NasDem Dorong Sugeng Suparwoto Ikuti Proses di Bareskrim dan MKD Soal Dugaan Pelecehan Seksual

NasDem menyatakan telah meminta Sugeng Suparwoto untuk mengikuti proses di Bareskrim dan Mahkamah Konstitusi Dewan (MKD).


Bareskrim Sebut Aduan Terhadap Anggota DPR RI Sugeng Suparwoto Baru Akan Diklarifikasi, Belum Ada Laporan

22 jam lalu

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto.
Bareskrim Sebut Aduan Terhadap Anggota DPR RI Sugeng Suparwoto Baru Akan Diklarifikasi, Belum Ada Laporan

Sugeng Suparwoto diadukan seorang mantan anggota DPR karena dituding melakukan pelecehan seksual secara verbal.


Terkini: Korban Penipuan Order iPhone Buka Suara, Sri Mulyani Blokir Ratusan Perusahaan Tak Patuh PNBP

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Korban Penipuan Order iPhone Buka Suara, Sri Mulyani Blokir Ratusan Perusahaan Tak Patuh PNBP

Terkini: Korban penipuan pembelian iPhone buka suara, Menteri Sri Mulyani blokir ratusan perusahaan yang tidak patuh PNBP.


33 LHA Berkaitan Transaksi Mencurigakan Kemenkeu, Mahfud Md: Selama Ini Belum Berkembang

1 hari lalu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (kiri) Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) hadiri rapat pembahasan tentang transaksi janggal 349 triliun dengan DPR RI komisi III di Gedung Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 April 2023. Mahfud menegaskan, tidak ada perbedaan data yang disampaikan oleh Ketua Komite TPPU dalam RDPU Komisi III DPR tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam RDPU Komisi XI DPR tanggal 27 Maret 2023. Dari angka 349 triliun ini nilai tepatnya adalah Rp349.874.187.502.987. TEMPO/ Febri Angga Palguna
33 LHA Berkaitan Transaksi Mencurigakan Kemenkeu, Mahfud Md: Selama Ini Belum Berkembang

Bagaimana tanggapan Mahfud MD soal 33 LHA berkaitan dengan transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang diungkap Ketua KPK Firli Bahuri?


Pemilu 2024: KPU Diminta Buka Data Bacaleg per Dapil Untuk Pastikan Keterwakilan Perempuan

1 hari lalu

Anggota Dewan Penasihat Perludem Titi Anggraini  mewakili Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan mengatakan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan ketentuan Pasal 245 UU Nomor 7 tahun 2017, di Kantor Bawaslu RI, Jakreta Pusat, 8 Mei 2023. TEMPO/Tika Ayu
Pemilu 2024: KPU Diminta Buka Data Bacaleg per Dapil Untuk Pastikan Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan di sejumlah Dapil pada Pemilu 2024 dicurigai masih timpang. KPU diminta membuka data Bacaleg per Dapil.


IM57+Institute Sebut Firli Bahuri Hanya Pencitraan ke DPR Soal Tindaklanjuti Data Satgas TPPU

1 hari lalu

Koordinator IM57+ M. Praswad Nugraha bersama pakar hukum tata negara Bivitri Susanti (kanan) dan advokat Saor Siagian (kiri) dalam konferensi pers
IM57+Institute Sebut Firli Bahuri Hanya Pencitraan ke DPR Soal Tindaklanjuti Data Satgas TPPU

Ketua IM57+Institute M. Praswad Nugraha menyampaikan data yang dipaparkan di DPR itu disidik KPK sebelum Firli Bahuri menjabat sebagai ketua.