Bappenas: Impor Migas Paling Bebani Defisit Transaksi Berjalan

Sabtu, 15 September 2018 13:15 WIB

Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) berbincang dengan Menteri PPN / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 5 Maret 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit akan berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto pada akhir tahun.

Baca: Bappenas Pesimistis Pertumbuhan Ekonomi 5,27 Persen Tercapai

"Kami masih susah melihat angka pastinya, tapi yang paling penting diupayakan di bawah 3 persen," kata Bambang saat ditemui dalam acara Pentas Olah Raga dan Seni (PORSENI) 2018, yang melibatkan keluarga pegawai Kementerian PPN/Bappenas di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Sabtu, 15 September 2018.

Bambang mengatakan defisit transaksi berjalan yang paling besar disumbang dari defisit neraca perdagangan khususnya minyak dan gas. Menurut Bambang pemerintah harus mengupayakan agar impor migas tidak sebesar saat ini, salah satunya dengan penerapan penggunaan bahan bakar minyak dengan campuran biodiesel 20 persen atau B20 untuk public service obligation atau PSO dan non PSO berlangsung.

"Paling tidak impor minyak diesel bisa dikurangi dengan campuran B20 tersebut," kata Bambang.

Lebih lanjut Bambang mengatakan pembatasan impor barang-barang konsumsi yang dilakukan juga akan menekan defisit transaksi berjalan.

"Tentunya harus ada hitungannya, tapi mudah-mudahan sampai akhir tahun ini akan bisa menjaga defisit transaksi berjalan di bawah 3 persen," ujar Bambang.

Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yakin defisit transaksi berjalan atau CAD bisa menurun menjadi minus 2,5 persen pada tahun ini. Sedangkan pada tahun depan Perry memprediksi CAD akan menjadi minus 2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Ke depan kami perkirakan untuk tahun 2019 kami perkirakan defisit transaksi berjalan itu akan turun. Kami perkirakan untuk 2018 ini defisit transaksi berjalan kurang lebih sekitar 2,5 persen PDB, tahun depan kami perkirakan turun menjadi 2 persen," kata Perry di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 5 September 2018.

Perry menyampaikan beberapa langkah konkret yang dilakukan pemerintah antara lain dengan penerapan penggunaan bahan bakar minyak dengan campuran biodiesel 20 persen atau B20 untuk public service obligation atau PSO dan non PSO.

Menurut Perry penerapan B20 bisa mengurangi kebutuhan impor sekitar US$ 2,2 miliar tahun ini atau sekitar US$ 6,6 miliar. Penerapan B20, kata Perry juga bisa menaikkan ekspor kelapa sawit sebesar US$ 5 miliar.

Simak berita tentang Bappenas hanya di Tempo.co

Berita terkait

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

21 hari lalu

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.

Baca Selengkapnya

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

27 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

27 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

30 hari lalu

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.

Baca Selengkapnya

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

38 hari lalu

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.

Baca Selengkapnya

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

39 hari lalu

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

39 hari lalu

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

Bappenas sebut penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan.

Baca Selengkapnya

PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

41 hari lalu

PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

42 hari lalu

Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan lahan di Kepulauan Seribu cocok dipakai sebagai food estate bagi DKI Jakarta pada 2025.

Baca Selengkapnya

Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

51 hari lalu

Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

Bappenas menyebut bahwa program makan siang gratis mencontoh kebijakan yang sudah ada di sejumlah negara berpendidikan maju.

Baca Selengkapnya