TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan ada dua alasan mengapa implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) masih terhambat. Menurut dia, alasan yang pertama karena masih belum kuatnya trust atau saling percaya antara produsen dan pengguna.
Baca: Bappenas Pesimistis Pertumbuhan Ekonomi 5,27 Persen Tercapai
Baca Juga:
"Belum ada rasa saling percaya antara pengguna dengan produsen kadang masih dijadikan alasan. Karena itu rasa trust ini harus dibangun," kata Bambang di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Agustus 2018.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengeluhkan lambannya implementasi kebijakan TKDN di lapangan. Padahal jika kebijakan ini berhasil diterapkan, komponen impor luar negeri bisa ditekan bisa memperbaiki neraca pembayaran.
Baca: Kepala Bappenas Paparkan Penyebab Pertumbuhan Ekonomi Stagnan
Kebijakan TKDN merupakan inisiasi pemerintah untuk memaksimalkan porsi kandungan dalam negeri untuk semua industri. Lewat kebijakan ini pemerintah berharap bisa mendorong penggunaan produk dalam negeri di dalam sektor industri domestik.
Kemudian, Bambang melanjutkan, masih terkendalanya TKDN juga disebabkan oleh masih rendahnya enforcement dari pemerintah sebagai regulator. Akibatnya, banyak sektor produksi yang seharusnya bisa memanfaatkan bahan produksi dalam negeri justru memilih menggunakan barang impor. "Karena cenderung dilanggar, pemerintah kini sedang memperkuat itu," katanya.
Bambang berujar, TKDN merupakan bagian kebijakan dan strategi pemerintah supaya produk dalam negeri bisa diutilisasi secara lebih maksimal. Selain itu, TKDN juga merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan investasi secara umum.
Selain itu, pemerintah kata Bambang, masih terus mencari tahu dan mengembangkan sektor manufaktur apa yang perlu didorong sehingga bisa mendorong produksi dalam negeri. Sekaligus pada saat yang bersamaan bisa menjadi komponen substitusi bagi produk atau bahan-bahan yang kini masih impor.
Simak berita lainnya terkait Bappenas hanya di Tempo.co.
