TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menawarkan proyek infrastruktur Jawa Barat yang digarap dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada PT Adhi Karya.

Baca juga: Ridwan Kamil Siapkan Pagar Jalan ala Korea, Kemenhub: Kami Kaji

“Baru me-matching-kan metode, bagaimana berhubungan bisnisnya. Belum ngomong detil. Dua minggu lagi ketemu, baru sebutin lokasi-lokasinya,” kata Ridwan di Bandung, Kamis, 13 September 2018.

Ridwan menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan PT Adhi Karya di Gedung Dekranasda Jawa Barat, di Bandung, hari ini. Adhi Karya mewakilkan pada GM Manajemen Investasi dalam pertemuan tersebut.

Menurut Ridwan, Adhi Karya kebetulan menjadi BUMN pertama yang ditawari skema tersebut. Dia mengaku, belum menawarkan spesifik proyek yang bisa digarap Adhi Karya. Tawaran serupa juga akan dibukanya pada BUMN lain.

“Karena sekarang BUMN itu disuruh oleh negara untuk jadi investor, tidak hanya menjadi kontraktor. Jadi semua yang sifatnya pelayanan publik, baik jalan, jembatan, bangunan infrastruktur, transportasi, mereka sanggup,” kata dia.

Ridwan mengatakan, skema KPBU diyakini bisa mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Ada 2 tipe KPBU yang ditawarkan. Pertama berupa investasi langsung. “Contoh kita keterbatasan membangun pelayanan air minum, nanti (misalnya) Adhi Karya dengan PDAM milik provinsi atau lokal yang mengerjakan, nanti investasinya dibayar pelanggan, kira-kira itu Tipe 1,” kata dia.

Sementara KPBU Tipe 2 pembangunan infrastruktur oleh dana swasta, dan pemerintah kemudian mencicilnya. “Contoh membangun rumah sakit yang banyak sama mereka dulu, nanti dalam 5-10 tahun kita yang bayar. Rumah sakit jadi duluan, siap pakai. Membangun sekolah-sekolah sehingga sekolah di Jawa Barat langsung naik kelas dengan kualitas luar biasa, kita nyicil. Dibanding tiap tahun ngeteng dengan APBD, lama,” kata Ridwan.

Ridwan mengatakan skema KPBU berpeluang mempercepat pembangunan infratruktur, tapi terkendala aturan yang rumit.

Ridwan yakin sedikitnya janjinya sebagai gubernur membangun jalan mulus hingga ke desa-desa bisa dituntaskan lewat skema KPBU. Hitungannya proyek memuluskan jalan tersebut bisa tuntas dalam 2 tahun dengan skema KPBU, sementara jika memaksa menggunakan APBD butuh waktu lama.

“Yang KPBU tipe sederhana awal tahun ini sudah bisa groundbreaking. Kalau yang sederhana yaitu misal ngaspal jalan sampai desa harusnya bisa. Itu yang paling sederhana, teu hese (gak susah). Mayarkeun tiheula (membayari duluan) pakai duit dia dulu, logikanya kan gitu,” kata Ridwan Kamil.

Asisten Perekonomian Dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Jawa Barat, Eddi Iskandar Muda Nasution mengatakan, skema KPBU butuh proses panjang. Mulai dari mendapat persetujuan pemerintah pusat, hingga membutuhkan inisiatif badan usaha. “KPBU itu lambat,” kata dia.

Kendati demikian, Eddi mengatakan, skema KPBU menjadi jalan keluar untuk percepatan pembangunan infrastruktur. “Kalau tidak dengan skema KBPU, saya kira lama sekali, sementara kebutuhan (infrastruktur) makin besar. Dan KPBU di dunia sudah biasa. Singapura misalnya 50-80 persen itu KPBU, hanya public-transport yang dibiayai pemerintah. Kita banyak yang bisa ditawarkan misalkan SPAM Jatigede, dan bisa juga jalan,” kata dia.

Eddi mengatakan, dalam pertemuan dengan Ridwan Kamil tersebut, Adhi Karya menawarkan kerjasama KPBU tersebut. “Adhi Karya datang ke sini menawarkan, mungkin kami bisa membantu, tapi bidangya apa saja,” kata dia.

Selepas pertemuan tertutup dengan Ridwan Kamil, perwakilan Adhi Karya enggan menjelaskan isi pertemuan tersebut. GM Manajemen Investasi PT Adhi Karya menolak menjawab pertanyaan wartawan soal isi pertemuan tersebut.