TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama tak memungkiri adanya perpindahan devisa ke Arab Saudi selama musim haji. Namun, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Kementerian Agama Ramadhan Harisman berujar, kondisi itu tidak hanya berlaku untuk Indonesia, melainkan juga negara-negara lain.

Baca: Anwar Nasution Sebut Jumlah Jamaah Haji RI Turut Lemahkan Rupiah

Di samping itu, Ramadhan mengatakan pemerintah berupaya mengimbangi hal tersebut dengan distribusi ekonomi kepada warga Indonesia yang bermukim di Saudi. Ia berujar tak sedikit WNI di Arab Saudi yang pendapatannya amat bergantung dari pelaksanaan haji dan umrah.

“Ada yang kita rekrut jadi pendukung petugas haji, ada juga yang berjualan ke jemaah. Mereka jugalah yang memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji khusus," ujar Ramadhan dikutip dari situs resmi Kementerian Agama, Selasa, 11 September 2018. Ramadhan yakin pada akhirnya pendapatan para WNI yang bermukim di Arab Saudi itu akan kembali ke kampung halaman sebagai devisa.

Di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir, ucap Ramadhan, pemerintah mengupayakan kebijakan yang memihak ekonomi dalam negeri. Misalnya, perangkat jemaah haji seperti seragam dan kain ihram yang disediakan oleh bank penerima setoran harus berasal dari produk usaha kecil dan menengah (UKM).

Selain itu, katering jemaah selama di Arab Saudi wajib menggunakan menu nusantara dengan bumbu masak dari Indonesia. Setiap penyedia katering juga diharuskan merekrut juru masak berpaspor Indonesia.

Ramadhan membenarkan bahwa gerai makanan Indonesia seperti warung padang dan warung nasi Tegal memang masih sedikit di kota tujuan haji di Saudi. Tapi, kata dia, bukan berarti hal itu menjadi penyebab melemahnya nilai tukar rupiah sebagaimana disebut bekas Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution.

Sebelumnya, Anwar Nasution menjelaskan, yang dimaksud dengan banyaknya jumlah jamaah haji dan umrah malah menggerus devisa adalah karena pada akhirnya uang yang dikeluarkan oleh para jamaah hanya akan mengalir ke luar negeri. "Emang ada restoran padang di Mekah, misalnya? Enggak ada, kan? Paling warung-warung kecil. Ini yang salah, tidak dimanfaatkan dengan baik," kata Anwar.

"Restoran Turki menjamur di Mekkah dan Madinah, tapi buktinya tak bisa juga membantu mengurangi depresiasi mata uang lira Turki terhadap dollar AS. Bahkan, lira mengalami depresiasi yang lebih besar daripada rupiah,” kata Ramadhan.

Ramadhan memastikan bahwa kebijakan pemerintah terkait haji didasarkan pada kepentingan nasional. Secara spesifik kebijakan itu memihak umat Islam sebagai komponen terbesar bangsa Indonesia.

Contohnya, sejak lima tahun silam, kebijakan penyelenggaraan haji diselaraskan dengan penguatan ekonomi syariah. Setoran biaya haji harus melalui bank syariah dan seluruh dana haji sudah dipindahkan dari bank konvensional ke bank syariah. "Pengelolaan keuangan haji juga diwajibkan menggunakan platform syariah sebagaimana amanat UU 34 tahun 2014," kata Ramadhan.