TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak ada perbincangan soal opsi penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi dalam rapat yang digelar Presiden Joko Widodo bersama menteri-menteri ekonomi selama dua hari terakhir. "Tidak, tidak, tidak (membicarakan opsi itu)," ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

BACA: Rupiah Melemah, Sri Mulyani Ancam Pengusaha yang Tahan Dolar

Menurut Sri Mulyani, kebijakan subsidi bahan bakar minyak dalam RAPBN 2019 masih tetap sama, baik dari volume maupun besar subsidi per liter-nya, dengan anggaran tahun ini. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah strategi menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 120 poin atau terdepresiasi 0,81 persen ke level Rp14.935 per dolar AS pada penutupan perdagangan pasar spot hari ini.

Beberapa langkah yang akan dilakukan, yaitu meningkatkan ekspor, mengurangi impor, dan mengawasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di proyek-proyek strategis. "Ini sedang dibahas proyek mana yang TKDN rendah. (Daftar proyek) sedang dibikin," ujar Kalla.

Dia menuturkan isu terkait TKDN tengah dibahas dengan beberapa menteri seperti Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, serta Menteri ESDM termasuk Pertamina dan PLN.

BACA: Sri Mulyani: Aturan Pembatasan Impor 500 Komoditas Terbit Besok

Kalla menambahkan pemerintah ingin fokus menggenjot ekspor guna mengurangi defisit neraca perdagangan. Pemerintah akan mengumumkan kebijakan ekspor dalam waktu dekat. Menurut Kalla, pemerintah bakal mengoptimalkan penggunaan biodiesel agar pemanfaatan konten lokal semakin besar. Hal ini, lanjutnya, harus dipikirkan matang-matang oleh Pertamina dan PLN sebagai operator sumber daya energi di Indonesia.

CAESAR AKBAR | BISNIS