TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bergerak cepat seusai rupiah berada di level terendah sejak 1998. Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang siang tadi masih berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bergegas ke Jakarta dan mengumpulkan para menterinya untuk rapat di Istana.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan memantau detail perilaku pelaku pasar. "Kami akan bersama-sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, lewat forum KSSK, akan meneliti dan memonitor secara detail tingkah laku pelaku pasar. Mana-mana transaksi yang legitimate demi memenuhi keperluan industrinya, atau tidak legitimate," katanya seusai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 September 2018.
Baca: Gerindra Kritik Utang Pemerintah, Begini Jawaban Sri Mulyani
Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan menindak tegas pihak-pihak yang membuat rupiah makin melemah. "Kalau tidak legitimate kami akan lakukan tindakan tegas agar tidak menimbulkan spekulasi atau sentimen negatif," ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan yang dimaksud dengan tindakan legitimate itu adalah jika seorang pengusaha mengimpor bahan baku atau barang modal dan jelas apa bisnisnya. "Kalau kita mengimpor bahan baku, barang modal, dan memang bisnisnya ada, untuk bayar utang kembali. Memang ada kebutuhan yang legitimate, kalau tidak kan mereka lakukan sesuatu yang spekulatif," tuturnya.
Menurut Sri Mulyani, pelemahan rupiah ini tidak lepas dari perekonomian global yang belum stabil. Terlebih belakangan ini Argentina tengah dilanda krisis yang diprediksi akan berdampak ke negara berkembang.
Sri Mulyani menuturkan pemerintah tetap berkomitmen untuk memperkuat pondasi ekonomi dengan mendorong ekspor dan menekan impor. Selain itu, untuk di dalam negeri pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas jasa Keuangan terus mensinergikan koordinasi dari sisi informasi. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menstabilkan kondisi ini akan saling dibagi di antara otoriras ini.
"Sehingga kami bisa terus langsung lakukan penyesuaian kalau memang akan dilakukan," ujarnya.
Ia menjelaskan saat ini fokus pemerintah tetap pada bagaimana cara mengurangi sentimen dari neraca pembayaran. "Selama ini yang disebut sebagai salah satu sumber sentimen dari perekonomian Indonesia adalah kondisi dari transaksi berjalan dan neraca perdagangan," ujarnya.
Pemerintah, kata dia, sekarang sedang mengendalikan kebutuhan devisa lantaran menjadi aspek yang bisa dikontrol. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian sedang mengidentifikasi 900 komoditas impor yang sebagian besar merupakan barang konsumsi.
Baca: Rupiah Tembus Rp 14.700, Sri Mulyani: Kami Akan Waspadai
Selain itu, bagi Badan Usaha Milik Negara seperti Pertamina dan PLN, pemerintah akan melihat apa saja kebutuhan yang tidak bisa ditunda. "Kalau pun kebutuhan yang tidak bisa ditunda, bagaimana suplai dolar dilakukan tanpa mengubah sentimen market," ucap Sri Mulyani. (*)
Lihat juga video: Bangkrut Miliaran dan Hampir Mati, Anak Muda Ini Kini Jadi Jawara Digital Marketing
