Apindo: Kebakaran Hutan Ganggu Aktivitas Ekonomi Kalbar

Reporter

Antara

Editor

Anisa Luciana

Senin, 20 Agustus 2018 10:06 WIB

Suasana Sungai Kahayan yang berselimut kabut asap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 3 Oktober 2015. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menemukan bahwa dari Januari hingga September 2015, ada 16.334 titik panas (berdasarkan LAPAN) atau 24.086 (berdasarkan NASA FIRM) yang tersebar di lima provinsi yaitu Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Riau. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Andreas Acui Simanjaya mengatakan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan yang saat ini tengah terjadi di wilayah tersebut sangat mengganggu aktivitas ekonomi.

Baca juga: BNPB Temukan Puluhan Titik Panas Akibat Kebakaran Hutan di Kalbar

"Kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini mengganggu aktivitas ekonomi di Kalbar," kata Andreas di Pontianak, Senin, 20 Agustus 2018.

Andreas menjelaskan, aktivitas yang terganggu seperti kelancaran produksi, proses distribusi pengangkutan bahan baku ke industri dan sebaliknya, serta lainnya. "Proses distribusi barang tentu terganggu dengan kabut asap. Jika ada keterlambatan, maka menyebabkan harga menjadi lebih tinggi sampai pada konsumen, dan mutu bahan baku yang menurun," ujarnya.

Menurut dia, belum lagi nanti jika kabut asap semakin parah, maka aktivitas penerbangan bisa saja ditiadakan. Dengan begitu, mobilitas orang dan barang dengan pesawat udara akan terhenti. "Dengan hal itu sangat besar ruginya daerah kita. Aktivitas bisnis dan mobilitas orang ke Kalbar atau sebaliknya terganggu," kata Andreas.

Advertising
Advertising

Baca juga: AS Minta WTO Denda Indonesia, Apindo: AS Tidak Bisa Semena-mena

Dampak lebih besar lagi, Andreas melanjutkan, adalah pihak pesaing Indonesia mempunyai alasan untuk kampanye memboikot hasil produksi Indonesia yang dianggap tidak ramah lingkungan.

"Sebagaimana diketahui, sebagian (negara) Eropa melakukan kebijakan ketat untuk produksi turunan CPO dari Indonesia yang dianggap produk yang dihasilkan dengan proses yang tidak ramah lingkungan. Bagi konsumen di negara tertentu, isu lingkungan kini menjadi satu bagian penting dalam membuat keputusan untuk membeli suatu produk," kata Andreas.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 94 titik panas atau hotspot yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Barat pada Rabu, 15 Agustus 2018, akibat kebakaran hutan.

ANTARA

Berita terkait

Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

12 hari lalu

Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

Berita terpopuler: Prabowo-Gibran diharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik, pendaftaran CPNS 2024 dibuka.

Baca Selengkapnya

Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

13 hari lalu

Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

Asosiasi Pangusaha Indonesia atau Apindo merespons soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan dalam sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

13 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani menilai melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada penurunan confidence ekspansi usaha di sektor manufaktur nasional.

Baca Selengkapnya

Amerika Perkuat Infrastruktur Transportasinya dari Dampak Cuaca Ekstrem, Kucurkan Hibah 13 T

14 hari lalu

Amerika Perkuat Infrastruktur Transportasinya dari Dampak Cuaca Ekstrem, Kucurkan Hibah 13 T

Hibah untuk lebih kuat bertahan dari cuaca ekstrem ini disebar untuk 80 proyek di AS. Nilainya setara separuh belanja APBN 2023 untuk proyek IKN.

Baca Selengkapnya

Ini Dua Dampak Konflik Iran-Israel Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia

17 hari lalu

Ini Dua Dampak Konflik Iran-Israel Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo merespons soal imbas konflik Iran-Israel.

Baca Selengkapnya

Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

22 hari lalu

Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

Pemerintah, khususnya BI, Kementerian Keuangan dan OJK diminta untuk segera melakukan sejumlah langkah intervensi agar mencegah rupiah kian jeblok.

Baca Selengkapnya

Pertama di Dunia, Yunani Berikan Liburan Gratis sebagai Kompensasi Kebakaran Hutan 2023

22 hari lalu

Pertama di Dunia, Yunani Berikan Liburan Gratis sebagai Kompensasi Kebakaran Hutan 2023

Sebanyak 25.000 turis dievakuasi saat kebakaran hutan di Pulau Rhodes, Yunani, pada 2023, mereka akan mendapat liburan gratis.

Baca Selengkapnya

Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran

22 hari lalu

Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran

Apindo menyatakan WFH cenderung menciptakan penurunan produktivitas ekonomi nasional secara agregat.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

24 hari lalu

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Beri Masukan Peta Perekonomian ke Prabowo, Apa Isinya?

25 hari lalu

Pengusaha Beri Masukan Peta Perekonomian ke Prabowo, Apa Isinya?

Kalangan pengusaha di Apindo memberi masukan berupa peta perekonomian kepada pemerintahan selanjutnya yakni Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya