Sri Mulyani: Ada Risiko Tekan Defisit Neraca dengan Kurangi Impor

Senin, 13 Agustus 2018 16:26 WIB

Layar yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pandangan akhir Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis , 26 Juli 2018. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan salah satu langkah mengatasi melebarnya defisit neraca berjalan adalah meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Namun ada dilema juga karena impor berpotensi melemahkan pertumbuhan ekonomi.

Baca: Sri Mulyani Soal Krisis Turki: Kondisinya Beda Sekali dengan RI

"Tetapi skenario seperti itu juga harus kita siapkan apabila situasi memang akan semakin dinamis dan menekan," ujar Sri Mulyani di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin, 13 Agustus 2018.

Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat ada kenaikan defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan II 2018. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Statistik Yati Kurniati mengatakan defisit pada triwulan II 2018 meningkat US$ 8 miliar atau 3 persen produk domestik bruto (PDB) jika dibanding triwulan sebelumnya sebesar US$ 5,7 miliar atau 2,2 persen PDB.

Baca: Sri Mulyani Sebut Penyebab Rupiah Loyo ke Rp 14.600 per Dolar AS

Advertising
Advertising

Defisit neraca berjalan merupakan salah satu fokus pemerintah lantaran menjadi salah satu faktor yang mengantarkan nilai tukar rupiah melesu ke angka Rp 14.600, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup kuat pada triwulan II sebesar 5,27 persen.

Sri Mulyani menyebutkan upaya pemerintah menekan impor adalah mengalihkan barang modal yang biasanya diimpor ke produk dalam negeri. Salah satu contohnya adalah upaya pemerintah memperluas biofuel B20 alias bahan bakar dengan campuran minyak sawit 20 persen.

Selain itu, komponen yang ia soroti kerap diimpor adalah barang modal untuk infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. "Mereka sebetulnya memiliki policy TKDN (tingkat komponen dalam negeri), tetapi penggunaan komponen dalam negeri selama ini masih belum dipenuhi," ucapnya.

Karena itu, Sri Mulyani menyatakan hal tersebut menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam jangka pendek. Ia meyakini peralihan barang impor ke produk lokal bisa membantu Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi sembari menekan defisit neraca berjalan saat ini.

"Kita tetap bisa mempertahankan dan menjaga momentum apabila yang disebut switching itu atau pengalihan expenditure dari tadinya barang import menjadi barang dalam negeri bisa dilakukan cepat," tuturnya.

Di samping itu, Sri Mulyani berujar upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan menjaga nilai tukar rupiah adalah mengajak swasta dan eksportir membawa dolar ke dalam negeri.

"Bukan hanya masuk, tapi juga stay di bank dalam negeri lebih lama," kata Sri Mulyani. Menurut dia, suplai dolar ke dalam negeri sangat penting bagi kebutuhan ekonomi dalam negeri. "Caranya, kami terus melakukan persuasi moral dan monitoring," ujarnya.

Berita terkait

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

3 jam lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Bea Cukai Beri Tips Terhindar dari Denda Bawa Barang Belanja dari Luar Negeri

16 jam lalu

Bea Cukai Beri Tips Terhindar dari Denda Bawa Barang Belanja dari Luar Negeri

Bea Cukai memberi tips agar tak terkena sanksi denda saat bawa barang belanja dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

1 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

1 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

1 hari lalu

Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan kasus pengenaan bea masuk Rp 31 juta untuk satu sepatu sudah sesuai aturan.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

1 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

1 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya