TEMPO.CO, Jakarta -Penguatan fondasi ekonomi, keterjaminan investasi, dan perlindungan industri menjadi harapan besar para pengusaha sektor riil terhadap para calon pasangan presiden dan wakil presiden atau capres cawapres yang akan maju ke Pemilihan Presiden 2019.

BACA: INDEF: Capres - Cawapres Harus Punya Gambaran Kebijakan Ekonomi

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia atau GINSI Erwin Taufan berpendapat, selama ini sektor ekonomi dengan politik sering kali tercampur aduk sehingga membuat fondasi ekonomi Indonesia tak kuat.

"Siapapun Presidennya, nantinya harus ada keterjaminan perekonomian yang stabil, keamanan, kepastian investasi, dan perlindungan sektor industri. Ekonomi dan politik nantinya harus dipisahkan. Jadi ekonomi harus bisa berdiri sendiri," ujarnya, Minggu, 12 Agustus 2018.

Dengan kondisi perekonomian yang kuat dan keterjaminan industri akan membuat sektor industri Indonesia dapat bersaing di Asean, Asia maupun kancah internasional. "Apapun pertarungan negara besar, industri Indonesia harus berada pada tempatnya," ucapnya.

Selama lima tahun terakhir, menurutnya, kondisi impor Indonesia terus mengalami surplus. Kebijakan pemerintah dalam, hal ini Kementerian Perdagangan, memang mendukung sektor industri dan importir. "Kami minta regulasi jangan berbelit-belit. Jangan ada ego sektoral antar kementerian. Regulasi harus satu tapi sudah mencakup semua kementerian," ucap Erwin.

BACA: Darmin: Pengumuman Capres Cawapres Beri Kepastian ke Investor

Dia mengatakan, kelapa sawit telah menyumbangkan devisa terbesar yakni US$23 miliar bagi Indonesia sepanjang tahun lalu. Selain itu produk kelapa sawit juga berperan terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB nasional sebesar 3,47%.

"Kalau dari dunia usaha, harapannya sederhana saja, yang penting iklim usaha terjaga baik siapapun yang terpilih menjadi pemimpin selanjutnya," ujarnya.

Selain mengatasi masalah yang terkait dengan industri dan perdagangan, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden harus mampu menyelesaikan permasalahan buruh migran jika nantinya terpilih pada Pilpres 2019.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia dalam 5 tahun mendatang harus mencantumkan agenda perlindungan buruh migran Indonesia dalam visi dan misi mereka. "Agenda perlindungan buruh ini penting baik dari sisi politik luar negeri, kebijakan ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan sosial," tegasnya

Dia menuturkan, selama ini perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai buruh migran menjadi perhatian dalam politik luar negeri. Selain itu, dalam 5 tahun terakhir pemerintah telah membentuk peta jalan perlindungan buruh migran melalui UU No.18/2017.

Namun, sebutnya, masih ada tantangan berat yang hingga saat ini belum terselesaikan seperti kasus hukuman mati, perdagangan manusia, dan pembenahan tata kelola migrasi "Ini yang menjadi tugas untuk segera diselesaikan oleh pasangan capres dan cawapres," kata Wahyu.

BISNIS