Ekonom Sebut Bansos Bukan Solusi Atasi Kemiskinan, tapi...

Jumat, 3 Agustus 2018 09:14 WIB

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta -Penciptaan lapangan kerja berkualitas harusnya menjadi fokus pemerintah dalam menekan kemiskinan bukan dengan meningkatkan anggaran bantuan sosial dan subsidi.

Ekonom Core Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan jumlah penduduk yang masuk kategori rentan miskin dan hampir miskin masih sangat besar, yakni berjumlah 69 juta orang rentan miskin per Maret 2018. Jumlah ini jauh lebih besar daripada penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

BACA:SBY Klaim Lebih Berhasil Turunkan Kemiskinan Dibanding Jokowi

"Penduduk yang masuk kategori ini sangat rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan apabila terjadi tekanan ekonomi seperti lonjakan inflasi, terhambatnya bantuan pemerintah, dan lain-lain," jelasnya, Kamis, 2 Agustus 2018.

Menurut Akhmad, meski inflasi umum dapat ditekan di bawah 4%, inflasi volatile foodyang sangat berpengaruh terhadap masyarakat golongan bawah menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang paruh pertama 2018. Inflasi volatile food mencapai 3,66% secara year-to-date (ytd), jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mengalami deflasi 0,19%.

Strategi pengurangan jumlah penduduk miskin melalui bantuan sosial atau bansos dan subsidi saja diyakini belum mengatasi akar permasalahan kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan yang utama, lanjutnya, adalah memberdayakan perekonomian masyarakat golongan bawah dengan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, khususnya lapangan kerja di sektor formal yang lebih menjamin kepastian pendapatan dan perlindungan sosial.

BACA:SBY dan Prabowo Kritik Kemiskinan, Luhut: Jangan Bodohi Rakyat

Data terakhir menunjukkan masih banyak angkatan kerja di Indonesia yang bekerja di sektor informal. Pada Februari 2018, jumlah pekerja informal mencapai 74 juta orang, jauh lebih besar dibandingkan jumlah pekerja formal yang sebanyak 53 juta orang.

Selama periode Februari 2014-Februari 2018, pertumbuhan pekerja informal mencapai 17% sedangkan pekerja formal mencapai turun 3%. Meskipun jumlah pengangguran terbuka menurun dari 7,01 juta orang per Februari 2017 menjadi 6,87 juta per Februari 2018, tapi jumlah persentase pekerja penuh waktu juga berkurang dari 68,96% menjadi 68,53%.

Baca berita tentang kemiskinan lainnya di Tempo.co.

Sementara itu, persentase jumlah pekerja paruh waktu dan setengah penganggur meningkat dari 30,14% menjadi 31,47%. Akhmad menyatakan pemerintah harus mengusahakan pekerja sektor informal berpindah ke sektor formal dan perlu dibentuk program efektif agar kelompok rentan miskin memiliki penghasilan tetap yang berkelanjutan.

Advertising
Advertising

BISNIS

Berita terkait

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

1 hari lalu

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

PBB melaporkan kehancuran perumahan di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak 7 Oktober merupakan yang terburuk sejak Perang Dunia II.

Baca Selengkapnya

10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

8 hari lalu

10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

Berikut ini daftar negara termiskin di dunia pada 2024 berdasarkan PDB per kapita, semuanya berada di benua Afrika.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

8 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

12 hari lalu

Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?

Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Managing Director IFC Makhtar Diop di Washington DC, Amerika Serikat. Apa saja yang dibicarakan?

Baca Selengkapnya

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

13 hari lalu

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

15 hari lalu

Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Tony Blair dan Prabowo Subianto berdiskusi membahas isu-isu global dan strategi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju

Baca Selengkapnya

Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

18 hari lalu

Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Jadwal One Way Mudik di Jalan Tol, Jawaban Empat Menteri soal Politisasi Bansos

28 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Jadwal One Way Mudik di Jalan Tol, Jawaban Empat Menteri soal Politisasi Bansos

Pemudik harus memperhatikan jadwal one way di jalan tol sebelum mudik menggunakan kendaraan pribadi.

Baca Selengkapnya

Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR

29 hari lalu

Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR

Muhadjir Effendy menyebut program perlinsos ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.

Baca Selengkapnya

Muhadjir Effendy Sebut Bansos Penting untuk Dorong Daya Beli Masyarakat Miskin

29 hari lalu

Muhadjir Effendy Sebut Bansos Penting untuk Dorong Daya Beli Masyarakat Miskin

Tak hanya Muhadjir, tiga menteri lain juga turut memberikan keterangan terkait bansos di sidang sengketa pilpres hari ini.

Baca Selengkapnya