SBY dan Prabowo Kritik Kemiskinan, Luhut: Jangan Bodohi Rakyat

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menanggapi kritik dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, mengenai data kemiskinan, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya angkat bicara. Ia balik menyindir sejumlah pihak yang tidak yakin dengan data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    "Saya ingin garis bawahi, ya. Buat kalian yang muda-muda, kita itu baiknya, eloknya, melihat data, jadi kita jangan menceritakan rumor," kata Luhut di acara Afternoon Tea di kantornya, Rabu, 1 Agustus 2018. "Kalian ingatkan tuh yang merasa dirinya bekas-bekas pemimpin itu. Jadi jangan kasih data mendidik masyarakat atau membodohi masyarakat dengan informasi yang tidak benar."

    Baca: Bantah Data Kemiskinan SBY, JK: Data BPS Valid

    Pernyataan Luhut menanggapi kontroversi mengenai data kemiskinan yang sering kali menjadi komoditas politik. Belakangan ini Prabowo Subianto dan SBY mempersoalkan data tingkat kemiskinan dan jumlah orang miskin yang dirilis Badan Pusat Statistik pada pertengahan Juli lalu.

    Baca: SBY Kultwit, The Bottom 40 Lebih Penting dari Angka Kemiskinan

    Luhut mengatakan BPS selama ini bekerja secara independen dan menjadi sumber data yang valid. "Jadi tidak mungkinlah kita berbohong bahwa kemiskinan single digit itu baru zamannya Presiden Jokowi," tuturnya.

    Lebih jauh, Luhut juga meminta semua pihak bersikap legowo. "Jangan malu ngakuin. Atau karena beliau (Jokowi) hanya mantan wali kota sama mantan gubernur, yang lain mantan apa, nyatanya beliau bisa men-deliver, ya itu harus diakui," katanya.

    Luhut juga berpesan kepada pihak-pihak yang berseberangan pendapat itu tetap rasional dan mendidik yang muda-muda untuk belajar, bicara secara gentleman, secara kesatria. "Jangan plinplan, kiri-kanan tidak jelas," ucapnya.

    Sebelumnya, BPS mengumumkan per Maret 2018 tingkat kemiskinan mencapai 9,82 persen. Angka kemiskinan itu turun dalam lima tahun terakhir dan akhirnya menembus single digit.

    Tahun ini, penduduk di bawah garis kemiskinan turun hingga 633,2 ribu orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan mencapai 26,58 juta orang, per Maret 2018 penduduk miskin berjumlah 25,95 juta orang.

    Prabowo sebelumnya mengklaim tingkat kemiskinan di Indonesia naik 50 persen dalam lima tahun terakhir. Ia menyebut Indonesia menjadi tambah miskin dalam lima tahun ini. Hal itu juga ditambah dengan mata uang rupiah yang terus melemah.

    Adapun SBY melalui akun Twitter @SBYudhoyono, kemarin, menyebutkan kemiskinan di Indonesia cukup tinggi jika menggunakan standar dari Bank Dunia. Lembaga internasional tersebut memiliki kategori bahwa mereka yang memiliki penghasilan di bawah US$ 2 per hari atau sekitar Rp 864 ribu per bulan adalah kelompok masyarakat miskin.

    Dengan demikian, kata SBY, lebih dari 40 persen atau sekitar 100 juta masyarakat Indonesia berada di kelompok ini. Polemik muncul karena pada pertengahan bulan lalu Badan Pusat Statistik merilis bahwa tingkat kemiskinan Indonesia 9,82 persen atau terendah dalam sejarah. Belakangan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa data BPS valid adanya.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.