SKK Migas: Industri Gas Indonesia Hadapi 2 Tantangan Besar

Rabu, 1 Agustus 2018 11:37 WIB

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi (ketiga kanan) berbincang dengan Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam (kedua kiri), President dan GM Total E&P Indonesie Arividya Noviyanto (kedua kanan), Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Arizon Suardin (ketiga kiri), Senior Manager Asset Support INPEX Henry Banjarnahor (kiri) dan Kepala Lapangan NPU Teddy Indrawan saat meninjau North Processing Unit (NPU) wilayah kerja Blok Mahakam di Kutai Kartanegara, 31 Desember 2017. Pertamina resmi mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie mulai 1 Januari 2018. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, saat ini, industri gas di Indonesia menghadapi dua tantangan besar. Kedua tantangan tersebut menyangkut transportasi dan produk akhir dari gas.

Baca: Pemerintah Kaji Proposal Blok Rokan oleh Chevron dan Pertamina

"Saat ini keberadaan gas di Indonesia sangat penting," kata Amien dalam acara Gas Indonesia Summit and Exhibition di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Agustus 2018. "Konsumsi gas dalam negeri akan terus meningkat sehingga ekspor mau tidak mau akan menurun."

Namun permasalahannya, "Bagaimana membawa gas itu ke konsumen?" kata Amien. Selama ini, persoalan distribusi menjadi salah satu kendala yang dihadapi industri gas karena lokasi hulu migas biasanya memiliki jarak yang jauh dengan konsumen akhir. Walhasil, produksi gas secara nasional tidak berlanjut seluruhnya hingga menjadi produk akhir dan digantikan oleh produk impor.

Saat ini, pemerintah memang tengah berupaya memperkuat jaringan distribusi gas dari lahan produksi sampai ke konsumen akhir. Salah satu yang dikembangkan adalah proyek jaringan pipa gas rumah tangga.

Advertising
Advertising

“Jaringan gas untuk rumah tangga ini sesuai arahan Bapak Presiden bahwa pemerataan sumber energi harus lebih baik, tidak hanya untuk yang besar-besar saja (industri), tapi juga untuk rakyat,” kata Jonan saat melihat instalasi saluran gas di salah satu rumah warga di Desa Kembangsari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jawa Timur, Minggu, 13 Agustus 2017.

Baca: Kelola Blok Rokan, Bos Pertamina: Hemat Devisa USD 4 M per Tahun

Menurut Jonan, proyek pemasangan jaringan gas rumah tangga ini sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan warga tidak dikenakan biaya pemasangan jaringan. “Tapi kalau gasnya digunakan, ya tetap membayar,” katanya.

Amien melanjutkan, selain menghadapi isu distribusi gas, industri gas di Indonesia menghadapi tantangan untuk memproduksi petrochemical dari produk gas. Menurut dia, ini berkaitan dengan efisiensi dalam bisnis gas dari hulu ke hilir. "Kalau untuk transportasi gas hanya diperuntukkan bagi listrik, tentu tidak efisien, harus digunakan untuk industri juga," tuturnya.

Produk petrochemical yang bisa digunakan industri ini, kata Amien, bisa diproduksi dalam bentuk beragam. Untuk itu, penting bagi industri gas berbicara dengan industri terkait yang membutuhkan petrochemical tersebut. "Sehingga upaya ini bisa menjamin industri gas bisa berkembang lebih baik," ujar Amien.

Baca berita tentang SKK Migas lainnya di Tempo.co.

Berita terkait

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

4 hari lalu

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

Pemerintah RI membahas langkah strategis mengurangi emisi karbon sektor industri di ajang pameran global Hannover Messe 2024 Jerman.

Baca Selengkapnya

Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

11 hari lalu

Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

Pupuk Kujang menambah lini produk non pupuk dengan meresmikan pabrik dry ice atau es kering memanfaatkan produksi pabrik CO2 cair.

Baca Selengkapnya

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

16 hari lalu

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan dampak kebijakan pembatasan impor yang diterapkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

22 hari lalu

CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Dengan aturan ini, dokumen lartas yang sebelumnya hanya berupa laporan survey (LS) kini bertambah menjadi LS dan Persetujuan Impor.

Baca Selengkapnya

Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

26 hari lalu

Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

Tokopedia menyatakan bersedia bekerja sama dan membantu penerapan aturan.

Baca Selengkapnya

Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

32 hari lalu

Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

Zulhas memimpin pemusnahan barang impor ilegal yang didapat dari pengawasan post border. Adapun total nominal barang itu mencapai Rp 9,3 miliar.

Baca Selengkapnya

Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

35 hari lalu

Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan industri knalpot aftermarket punya potensi ekonomi besar.

Baca Selengkapnya

AFPI Jamin Debt Collector Fintech Lending Punya Kode Etik dan Sertifikasi

37 hari lalu

AFPI Jamin Debt Collector Fintech Lending Punya Kode Etik dan Sertifikasi

AFPI menjamin penagih utang dalam industri fintech lending sudah bersertifikat.

Baca Selengkapnya

THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

38 hari lalu

THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

Ekonomi CORE Eliza Mardian mengatakan, THR dan gaji ke-13 ASN tak berdampak signifikan bagi perekonomian.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil

44 hari lalu

Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil

Terpopuler: Alasan Jokowi Stop stop Bansos beras Juni tahun ini, Gibran klaim bahwa harga pangan mulai stabil.

Baca Selengkapnya