TEMPO.CO, Buenos Aires - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral G20 menyerukan pentingnya konsistensi kebijakan dari negara-negara maju. Konsistensi itu diperlukan karena perubahan kebijakan dapat mempengaruhi perekonomian global.

Baca: Sri Mulyani Sebut Kemiskinan Terendah, Ini yang Harus Dikritisi

Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Buenos Aires, yang diterima di Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018. Sri Mulyani menghadiri pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral G20 (Finance Track) dalam dua hari berturut-turut, yaitu pada 21-22 Juli 2018. Adapun pihak Bank Indonesia diwakili oleh Deputi Gubernur Doddy Waluyo.

Dalam pertemuan tersebut, isu perdagangan internasional tetap menjadi perhatian para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20. Pasalnya, isu perdagangan berdampak terhadap risiko pertumbuhan ekonomi dunia dan volatilitas global.

Baca: Sri Mulyani: Predikat WTP Tak Berarti Tak Ada Korupsi

Sri Mulyani juga menekankan perlunya transparansi dan komunikasi kebijakan ekonomi negara-negara maju karena dinilai dapat mempengaruhi perekonomian dunia. Selanjutnya, dalam pertemuan itu pemerintah Indonesia mendukung penuh program infrastruktur G20, khususnya perpanjangan Global Infrastructure Hub hingga 2022.

Terkait dengan perpajakan, Indonesia menyambut baik usaha G20 melalui Satuan Tugas untuk Ekonomi Digital-Organisasi Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD Task Force for Digital Economy). Di dalamnya, satuan tugas itu juga berupaya mendorong kesepakatan bersama terkait dengan isu perpajakan kegiatan ekonomi digital.

Sri Mulyani menyatakan perlu adanya kesepakatan global mengenai cara melakukan perpajakan terhadap ekonomi digital. Diskusi mengenai value creation dalam ekonomi digital menjadi isu yang sangat krusial.

Sebagai pembicara untuk topik "Future of Work" mengenai dampak dari teknologi digital, Sri Mulyani menyampaikan perlunya mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan.

Menurut Sri Mulyani, dalam mempersiapkan diri guna menghadapi perubahan digital, dukungan fiskal perlu dilakukan untuk upaya menambah dan meningkatkan keahlian sumber daya manusia. "Pada saat bersamaan, kita harus mengembangkan pemanfaatan perkembangan Big Data di dalam pembuatan keputusan," katanya.

ANTARA