Wakil Presiden Jusuf Kalla menonton pertandingan final Piala Dunia 2018 bersama keluarga dan kerabat dekat di rumah dinasnya, Jakarta , Ahad, 15 Juli 2018. TEMPO/Vindry Florentin
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia terus meningkat. Namun kenaikan itu tak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi.
Kalla mengatakan APBN naik sekitar 100 persen setiap 10 tahun. Saat ini APBN sebesar Rp 2.221 triliun. Angkanya naik hampir dua kali lipat dari APBN 2008 yang hampir Rp 1.000 triliun. Satu dekade sebelumnya, APBN separuhnya sekitar Rp 500 triliun. "Tapi pertumbuhan ekonominya tetap 5 persen," katanya di BPKP, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.
Menurut Kalla, salah satu sebabnya adalah tingginya belanja barang dibanding belanja modal. Anggaran belanja barang tahun ini sekitar Rp 300 triliun sementara anggaran belanja modal hanya sekitar Rp 200 triliun.
Dia mengatakan pemerintah perlu merencanakan pengeluaran dengan baik sekaligus mengawasi aliran dananya. "Sehingga anggaran belanja tumbuh dan efeknya juga ke pertumbuhan yang lebih tinggi kepada bangsa," ujarnya. Dengan begitu, masyarakat bisa betul-betul menikmati dampaknya.
Jusuf Kalla mengatakan perlu ada peningkatan kinerja dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi belanja barang. Lembaga itu memiliki peran yang beragam mulai dari audit, evaluasi, hingga pelatihan. "Apabila BPKP bekerja dengan baik, tentu tidak akan terjadi penyelewengan," katanya.
BPKP juga diminta menjalin kerja sama dengan lembaga pengawas lainnya. Indonesia memiliki banyak lembaga pengawas seperti BPK, Inspektorat Jenderal, Kejaksaan, Kepolisian, hingga KPK. Jusuf Kalla berharap lembaga itu berkoordinasi untuk mengawasi pembangunan yang sedang berjalan.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.