TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Property Watch (IPW) menilai groundbreaking hunian tanpa uang muka atau DP nol rupiah yang telah dilakukan terlalu terburu-buru karena aturan dan mekanismenya belum ada. CEO IPW Ali Tranghanda menyebutkan hal tersebut bukan karena masalah dana yang bakal mempersulit program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi ketersediaan lahan.

Baca: BI: Pelonggaran Uang Muka KPR Tak Terkait Program DP Nol Rupiah

Ali mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus lebih serius menyusun program rumah untuk rakyat Jakarta. Sebab, kata dia, banyak masyarakat Jakarta yang menantikan program ini bila benar dapat direalisasi. "Masak, sudah groundbreaking terus tidak ada kelanjutannya? Apalagi ini program pemerintah daerah,” katanya, seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin, 16 Juli 2018.

Dengan program ini, kata Ali, Pemprov juga harus siap menyediakan dana Rp 2,7 triliun atau 4 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI saat ini untuk target awal 50 ribu kepala keluarga. “Harusnya Pemprov tidak terlalu banyak berkutat dengan skema DP nol rupiahnya. Karena, sebagus apa pun skemanya, yang penting tanahnya ada atau tidak. Bila masalah lahannya sudah ada, maka skema apa pun bisa dibuat," ujarnya.

Baca: Animo Kebijakan LTV, Pengembang Akan Sesuaikan Besaran Uang Muka

Lebih lanjut, Ali memperkirakan Pemprov DKI Jakarta bakal menghadapi kendala penyediaan lahan untuk program hunian DP nol rupiah itu. Karena itu, IPW mengharapkan Pemprov dapat menggandeng badan usaha milik negara atau daerah untuk bersama-sama merealisasikan program tersebut atau melakukan revitalisasi lahan-lahan Pemprov.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah melakukan groundbreaking proyek DP nol rupiah pada 18 Januari 2018 lalu di kawasan Klapa Village, Jalan H. Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kawasan ini terletak di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa. Meskipun gambar dan aturan belum ada, groundbreaking ini telah dilakukan untuk menandakan keseriusan Pemprov DKI merealisasikan program unggulannya tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penyaluran hunian tersebut nantinya bisa dilakukan setelah badan layanan umum daerah terbentuk pada April. Skema pembiayaannya, dia melanjutkan, diadopsi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, yang digunakan pemerintah pusat.

Baca juga Serial Bisnis Anak Milenial: Jawara Digital Marketing Dewa Eka Prayoga yang Melawan Kemustahilan

Namun belakangan, terkait dengan program DP nol rupiah itu, Pemprov DKI menarik pernyataan dan mengatakan pembentukan BLUD tidak jadi dilakukan dan diubah menjadi unit pelaksana teknis (UPT). Namun hingga saat ini, Juli 2018, belum ada tanda-tanda UPT akan dibentuk.

BISNIS