TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan fungsi dan kewenangan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Ia berujar para pegawai pajak adalah perwakilan negara dengan fungsi pengumpulan pajak.

Meski demikian, Sri Mulyani mengingatkan agar kewenangan yang diberikan negara itu tidak disalahgunakan. Ia meminta segenap pegawai Ditjen Pajak menjalankan wewenangnya dengan integritas tinggi.

"Kita sadar power tends to corrupt, jadi kita harus ingatkan diri kita bahwa integritas tidak untuk diperjualbelikan," ujar Sri Mulyani yang menjadi Pembina Upacara Hari Pajak di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Sabtu, 14 Juli 2018. Integritas Direktorat Jenderal Pajak, kata dia, identik dengan integritas NKRI.

Simak : Sri Mulyani Minta Instansi Cek Ulang Anggaran Sebelum Mengeluh

Dalam amanatnya sebagai pembina upacara, Sri Mulyani mengingatkan fungsi pegawai perpajakan yang mesti memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh wajib pajak. Pelayanan itu harus diberikan dengan kualitas terbaik dan mengedepankan azas keadilan, kepastian, dan tidak menyalahi aturan.

"Tugas ini cenderung bertolak belakang dengan tugas untuk pengumpulan penerimaan perpajakan dan penegakan hukum," kata Sri Mulyani. Pegawai perpajakan, kata Sri Mulyani, juga harus memastikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan melalui instrumen perpajakan dapat digunakan untuk menjaga dan mendorong ekonomi nasonal dan menjadi instrumen mencapai tujuan pembangunan.

Baca juga: Sri Mulyani Lapor Pendapatan Negara Naik 16 Persen ke Jokowi

Sri Mulyani yakin apabila fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan dengan baik, maka tujuan utama Direktorat Jenderal Pajak tidak lagi hanya mengumpulkan penerimaan negara. Namun juga menciptakan imej dan kepercayaan serta kepercayaan para pelaku ekonomi terhadap tata kelola di Indonesia.

"Oleh karena itu saya ingin menekankan kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa melaksanakan fungsi secara baik dan sepenuh hati," ujar Sri Mulyani.