TEMPO.CO, Jakarta - Freeport McMoran menyepakati pelepasan 51 persen saham anak usahanya, PT Freeport Indonesia, kepada PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum (Persero). Induk usaha pertambangan pelat merah ini harus menyelesaikan transaksi pembelian kepemilikan pada Agustus mendatang.

"Kami harapkan dua bulan selesai semua sampai transaksi closing," ujar Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin kantor Kementerian Keuangan, Kamis 12 Juli 2018.

Baca: Inalum - Freeport Teken Perjanjian, Jokowi: Usahanya Sangat Alot

Budi mengemukakan, nilai transaksi itu mencapai US$ 3,85 miliar atau sekitar Rp 55 triliun. Perusahaan akan menggelontorkan US$ 3,5 miliar untuk membeli 40 persen hak partisipasi Rio Tinto di Freeport Indonesia. Jika transaksi rampung, Freeport menerbitkan saham baru (rights issue) sebesar 40 persen, yang langsung dimiliki Inalum.

Penambahan saham akan mendilusi kepemilikan Freeport McMoran di Freeport Indonesia dari 90,64 persen menjadi 54,4 persen. Kepemilikan pemerintah juga berubah dari 9,36 persen menjadi 5,6 persen.

Langkah terakhir adalah membeli saham PT Indocopper Investama yang dimiliki Freeport sebesar 5,4 persen (setelah terdilusi). "Head of agreement sudah ditandatangani, jadi mengikat," ujar Budi.

Baca: Indonesia Kuasai Freeport, Ini Empat Kesepakatan yang Diteken

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan pemerintah akan segera mematangkan skema pembelian saham PT Freeport Indonesia. Karena itu, sambil menunggu struktur dan skema transaksi yang final (lanjutan dari head of agreement), kementeriannya akan memberikan bantuan advokasi untuk mencarikan pemberi pinjaman melalui sindikasi perbankan. “Sebelum semua pasti, saya tidak akan perbolehkan ada pencairan dana,” kata Rini di kantor Kementerian Keuangan, kemarin.

Sejumlah bank sudah diajak membentuk sindikasi pembiayaan tersebut, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dana tersebut rencananya digunakan untuk menebus penerbitan saham baru (rights issue) sebesar 40 persen, yang langsung dimiliki Inalum. Penambahan saham akan mendilusi kepemilikan Freeport McMoran di PT FI dari 90,64 persen menjadi 54,4 persen. Kepemilikan pemerintah juga berubah dari 9,36 persen menjadi 5,6 persen.

Head of agreement tersebut bertujuan untuk mengunci nilai pasti dari rencana kepemilikan saham itu. Rini mengatakan hal tersebut akan diselesaikan pada dua bulan ke depan. Pokok-pokok perjanjian ini selaras dengan kesepakatan pada 12 Januari 2018 antara pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika, di mana pemerintah daerah akan mendapat saham sebesar 10 persen dari kepemilikan saham Freeport Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral lgnasius Jonan mengatakan, dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka perubahan dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) telah diselesaikan, termasuk komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian. "FI mendapat perpanjangan IUPK operasi produksi maksimal 2 kali 10 tahun," ujarnya.

Kepala Eksekutif Freeport Richard Adkernson mengatakan dia mengapresiasi semua dinamika negosiasi yang berkepanjangan ini. “Semua proses yang dilakukan sudah menguntungkan semua orang, tak perlu lagi dipermasalahkan,” ujarnya.

HENDARTYO HANGGI | ROBBY IRFANI