TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo memutuskan tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. "Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk APBN 2018 ini, kami tidak melakukan APBN perubahan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Snein, 9 Juli 2018.

Sri Mulyani mengatakan bahwa postur APBN 2018 sudah cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan belanja negara. Selain itu, defisit anggaran juga lebih dari yang direncanakan.

Dari sisi makro ekonomi, semester 1 diperkirakan tumbuh sebesar 5,1 persen. Sedangkan dari sisi penerimaan pajak semester 1, PPn non migas tumbuh 14,9 persen. "Itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang tumbuh hanya 6 persen, dan 2016 hanya tumbuh 7 persen," katanya.

Untuk penerimaan pajak yang berasal dari PPn tumbuh hampir sama dengan tahun lalu, yaitu 13,6 persen. Sedangkan PPn pada 2016 tumbuh negatif. Dari sisi bea dan cukai, Sri Mulyani menyebutkan penerimaan tumbuh 16,7 persen yang merupakan penerimaan kotor bea dan cukai teritinggi sejak 3 tahun terakhir. Untuk PPh migas tercatat meningkat 9 persen dibandingkan tahun lalu negatif 69 persen dan 2016 negatif 40 persen.

Simak pula: Sri Mulyani Minta Instansi Cek Ulang Anggaran Sebelum Mengeluh

Menurut Sri Mulyani, sisi perpajakan juga mengalami hal positif. Misalnya dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu SPT pribadi naik 14 persen dan SPT badan tumbuh 11,2 persen. "Kalau lihat dari sisi penerimaan perpajakan, kita melihat suatu dinamika ekonomi yang cukup positif," katanya.

Untuk sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Sri Mulyani mengatakan bahwa penerimaan sumber daya alam migas mengalami peningkatan cukup tinggi, yaitu tumbuh 47,9 persen dibandingkan tahun lalu sebesar 115 persen. Pasalnya, harga minyak saat ini sedang tinggi dan kurs rupiah terhadap dolar yang melemah.

Karena kedua penerimaan negara dari pajak perpajakan dan PNBP cukup kuat, pemerintah melihat kemungkinan bahwa APBN 2018 bisa terjaga. "Bahkan pencapaian mendekati apa yang direncanakan," ujarnya.

Dari sisi belanja, Sri Mulyani melihat adanya peningkatan di semester 1 ini. Seluruh kementerian dan lembaga telah membelanjakan anggarannya mendekati 35 persen, atau lebih baik dibandingkan tahun lalu yang hanya 33 persen penyerapannya.

Realisasi belanja nonkementerian dan lembaga, terutama dikaitkan dengan subsidi dan pembayaran bunga utang mencapai 43,9 persen. "Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang 41 persen," kata dia.

Dari sisi transfer ke daerah, realisasinya 50,3 persen telah dibelanjakan. Menurut Sri Mulyani, angkanya sedikit lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang hanya 51 persen. Sebab, kata dia. tahun lalu pemerintah melakukan pembayaran dana bagi hasil.

Meski transfer ke daerah lebih kecil. Sri Mulyani melihat dana desa terjadi kenaikan. Ia mencatat bahwa penyerapannya mendekati 60 persen dari total anggaran Rp 60 triliun, atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 57 persen.

Dalam laporan semester APBN ini, defisit anggaran juga mengalami penurunan. Yaitu dari 2,19 persen menjadi 2,12 persen dari PDB atau Rp 314 triliun lebih kecil dari yang diperkirakan mencapai Rp 325 triliun.

Bahkan primary balance (keseimbangan primer) posisinya positif, yaitu surplus Rp 10 triliun dibandingkan tahun lalu negatif Rp 68 triliun. "Ini untuk pertama kali semenjak 4 tahun terakhir. Realisasi defisit kita adalah Rp 110 triliun, lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang posisinya Rp 175 triliun," kata Sri Mulyani.

Hal ini, ujar Sri Mulyani, juga menggambarkan pemerintah terus berusaha membuat APBN sehat, kredibel, terutama dikaitkan dengan banyaknya pendapat masalah dan pengelolaan utang. "Hasil semester 1 mengkonfirmasikan pemerintah sangat berhati-hati dan sangat prudent dalam menjaga APBN 2018," katanya.