TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang akan segera selesai pengerjaannya, dapat mengairi areal persawahan seluas 7.000 hektare.

"Ini adalah bendungan yang sangat besar karena ada 365 hektare dari tanah milik negara, kemudian ditambah dengan pembebasan lahan kurang lebih 1.800 hektare milik masyarakat," kata Presiden Jokowi seperti disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 3 Juli 2018.

Baca juga: Hari Ini Jokowi Pastikan Bendungan Paselloreng Segera Rampung

Bendungan ini adalah satu dari tiga proyek bendungan baru di Sulawesi Selatan, di mana dua bendungan lainnya, yaitu Karalloe di Kabupaten Jeneponto dan Pamukkulu di Kabupaten Takalar.

"Tahun ini akan selesai 8 bendungan yang sudah kita kerjakan 3-4 tahun lalu, antara lain Bendungan Rotiklot di NTT, kemudian Tanju dan Mila di Pulau Sumbawa NTB, Logung di Kudus, Gondang di Karanganyar, Sei Gong di Batam dan lain-lain," kata Presiden selepas peninjauan bendungan itu.

Bendungan Paselloreng memiliki kapasitas tampung maksimal sebesar 138 juta meter kubik atau 9 kali lebih besar dari Bendungan Raknamo, dengan kapasitas 14 juta meter kubik yang diresmikan Presiden Jokowi pada awal tahun 2018.

Baca juga: Komisi V DPR RI Minta Bendungan Paselloreng Selesai 2019

Selain untuk memenuhi kebutuhan air di bidang pertanian, Presiden juga berharap bendungan ini bisa menjadi sumber air baku bagi masyarakat di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo sebesar 305 liter per detik. Manfaat lainnya adalah untuk konservasi sumber daya air, pengendalian banjir Sungai Gilireng sebesar 1.002 meter kubik per detik, perikanan air tawar, objek pariwisata dan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik.

Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada hari ini, Selasa, 3 Juli 2018, meninjau langsung Bendungan Paselloreng di Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Sumarsono dan Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru.

ANTARA