Penerimaan Cukai Per Juni 2018 Capai Rp 50,21 Triliun
Reporter
Dias Prasongko
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Selasa, 3 Juli 2018 13:59 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Plt Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Nugroho Wahyu mengatakan penerimaan negara dari cukai per 29 Juni 2018 telah mencapai 32,31 persen. Jumlah itu setara dengan Rp 50,21 triliun dari target APBN yang mencapai Rp 155,40 triliun.
"Dari tiga hal yang ditarik cukai, sejauh ini untuk hasil tembakau sudah mencapai 47,76 triliun, minuman alkohol (MME) sebesar 2,37 triliun dan etil alkohol mencapai 0,07 triliun," kaya Nugroho dalam diskusi yang bertajuk "Peningkatan Rasio Penerimaan Negara terhadap PDB melalui Kebijakan Cukai", di Gedung Sindo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juli 2018.
Baca: Asosiasi Vape Minta Tarif Cukai Rokok Elektrik Diturunkan
Nugroho yakin target penerimaan bakal bisa tercapai pada akhir tahun meski pada semester pertama capaian baru mencapai sekitar sepertiga. Sebab, secara tren memang penerimaan cukai baru akan menanjak pada bulan Oktober hingga November. Pada bulan-bulan tersebut, kata dia, peningkatan baru bisa terasa karena terkait dengan stok dan kegiatan tutup tahun.
Nugroho menjelaskan meski penerimaan cukai telah maksimal, jumlah penerimaan cukai di Indonesia masih kalah dengan Laos, Thailand dan juga Kamboja. Menurut dia, hal ini karena jumlah obyek cukai yang masih minim.
Baca: Rokok Elektrik Dikenakan Cukai, Vape Ilegal Dikhawatirkan Marak
"Untuk Thailand obyek cukai bisa sampai 21, Laos bisa sampai 9 sedangkan Indonesia baru ada 3," kata Nugroho.
Menurut Nugroho selama lima tahun terkahir pertumbuhan penerimaan cukai mencapai 9,4 persen pertahun. Jumlah tersebut setara dengan pertambahan target sebesar Rp 11,2 triliun tiap tahun.
Karena itu, Kementerian Keuangan kini tengah berupaya untuk menambah jumlah obyek cukai. Beberapa yang masih terus digodog adalah plastik dan juga vape. Meskipun demikian, usulan pertambahan itu masih terbentur dengan keputusan di DPR dan juga masih alotnya pembahasan dengan Kementerian yang lain.