TEMPO Interaktif, Jakarta:Industri rotan nasional terancam kolaps karena kekurangan bahan baku. Hal ini disinyalir terjadi karena adanya ekspor ilegal besar-besaran."Tidak hanya industri pengolah rotan di Surabaya dan Cirebon yang kekurangan bahan baku, industri pemasok rotan di Sulawesi yang merupakan sentra produsen selama ini pun mengalami kesulitan. Jadi kemana rotan sebenarnya? Jangan-jangan hilang karena ekspor ilegal," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Sae Tanangga Karim kemarin di Jakarta.Pemerintah telah membatasi ekspor agar industri tidak lagi mengeluh kekurangan bahan baku. Tapi di lapangan, aturan--yang menyebutkan kuota 25 ribu ton untuk rotan asalan jenis taman sega irit, 16 ribu ton untuk rotan setengah jadi jenis taman sega irit, dan 36 ribu ton untuk rotan setengah jadi jenis non taman sega irit--diselewengkan.Dari laporan anggota asosiasi kepada Asmindo, menurut Tanangga, setiap minggu 200 kontainer bahan baku rotan berangkat dari Surabaya keluar negeri lewat jalur ilegal. Tiap kontainer berisi 13-15 ton rotan dengan bermacam jenis--antara yang boleh dengan yang tidak boleh diekspor.Walau begitu, menurut Tanangga, hingga kini belum ada keluhan dari pihak pembeli yang berujung pada pembatalan kontrak. "Pengusaha baru mulai berencana menjadwal ulang pengiriman barang. Tapi ke depan bisa saja ada pembatalan kontrak, karena buyer kan tidak mau tahu alasan produsen," tuturnya.Sementara pasar dunia saat ini terus bergerak mencari produk dengan harga murah dan kualitas yang dapat diterima. "Karena itu, kita harus bersaing dengan Cina yang kualitas tidak terlalu bagus tapi harganya supermurah, 30-40 persen lebih murah dari pada produk kita. Karena itu, kita sulit berkompetisi," papar Tanangga.Indonesia sampai hari ini masih menjadi pemasok utama rotan hingga 85 persen kebutuhan dunia, baru disusul Cina dan Vietnam. Tapi dengan adanya ekspor ilegal ini, selisih porsi pasokan bahan baku antara ketiga negara bakal makin ketat. "Dalam beberapa tahun ke depan, kita bisa di bawah mereka, walaupun mereka tidak punya bahan baku tapi dapat dari ilegal," katanya kemudian.Industri rotan, Tanangga melanjutkan, sama seperti industri nasional lainnya yang juga terhambat pertumbuhan karena minimnya infrastruktur, kualitas tenaga kerja, tidak efisien, serta tingginya suku bunga. "Jadi sebetulnya, kita hanya punya kekuatan di bahan baku," tukasnya.Asosiasi berharap pemerintah segera menghentikan ekspor bahan baku rotan, baik yang mentah ataupun setengah jadi dari Sulawesi. Awal bulan depan pemerintah berencana memetakan kondisi rotan di daerah yang mengaku kekurangan bahan baku ini."Akan dilakukan fact finding dulu di Palu dan Ujung Pandang. Apakah benar pengusaha bahan baku juga kesulitan, tidak hanya pengusaha barang jadi," jelas Tanangga.Jika memang terjadi ekspor ilegal besar-besaran dari pulau itu, menurut dia, pemerintah akan menghentikan ekspor selama enam bulan. Enam bulan setelah aturan diterapkan, pemerintah dapat mempertimbangkan apakah keran ekspor dapat kembali dibuka.Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Diah Maulida membenarkan itu. Ia menyebutkan, pemerintah memang berwenang untuk mengevaluasi izin ekspor tiap tiga bulan sekali. Izin ekspor asal Kalimantan telah diberikan untuk periode Oktober hingga Desember 2007. "Sedangkan untuk Sulawesi menunggu hasil hasil rapat bersama seluruh produsen, dan pengguna rotan, di Palu pada bulan November," paparnya.Namun, dia juga meminta kalangan pengusaha untuk menyerap berbagai jenis bahan baku rotan lokal. "Tapi selama industri dalam negeri tidak bisa menyerap bahan baku, kenapa ekspor dilarang?" tutur Diah.RR ARIYANI