Sri Mulyani: Defisit APBN Rp 94,4 Triliun Terendah Sejak 2016

Senin, 25 Juni 2018 20:42 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018. Rapat kerja tersebut membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN 2019. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan total defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 94,4 triliun pada Mei 2018. Menurut Sri Mulyani, angka tersebut merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan 2016.

"Ini lah yang menggambarkan postur dari realisasi APBN 2018 menunjukkan tren yang sangat positif dan menunjukkan kesehatan APBN yang sangat nyata," kata Sri Mulyani dalam memaparkan APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018.

Baca juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Ini Cara Agar Neraca Perdagangan Tak Defisit

Sri Mulyani mengatakan defisit sebesar Rp 94,4 triliun sama dengan 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sedangkan jika dibandingkan dengan posisi Mei 2017, angka tersebut lebih rendah Rp 34,3 triliun. Pada Mei 2017 defisit APBN mencapai 128,7 triliun.

"Di sini berarti adanya perbaikan dari sisi defisit yang lebih kecil. Kalau dilihat presetasi terhadap APBN juga lebih kecil, yaitu 29 persen dari target APBN," kata Sri Mulyani.

Simak pula: Sri Mulyani Jelaskan Soal Nilai Tukar Rupiah yang Melemah

Dia mengatakan keseimbangan primer pada periode berjalan positif, yaitu sebesar Rp 18,05 triliun. Hal tersebut berbeda signifikan dengan 2016 di mana posisi akhir Mei sudah defisit pada keseimbangan primernya mencapai Rp 110 triliun.

Menurut Sri Mulyani, jika dilihat trennya dalam tiga tahun sejak 2016, penurunan tersebut sangat drastis. "Dari keseimbangan primer defisit yang tadinya sangat dalam Rp 110 triliun menjadi hanya Rp 29 triliun dan sekarang positif Rp 18 triliun. Itu suatu pembalikan lebih dari 128 triliun hanya dalam waktu dua tahun," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang senantiasa menjaga keberlangsungan pengelolaan APBN yang sehat dan kredibel.

Berita terkait

Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD

16 menit lalu

Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD

Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto meminta pemerintah mengaudit seluruh smelter dan mengevaluasi tata kelola industri ini.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

2 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

2 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

3 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

4 hari lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

4 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

4 hari lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya