TEMPO.CO, Jakarta - Negara-negara anggota Uni Eropa akhirnya menyetujui program pengurangan bertahap untuk sejumlah komponen pada bahan bakar nabati atau biofuel. Program itu tertuang dalam Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa atau EU's Renewable Energy Directive (RED II).

Kesepakatan ini dicapai setelah diadakan dialog antara Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa pada 14 Juni 2018. "Kesepakatan politik telah dicapai untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan di Eropa," kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guérend, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 16 Juni 2018.

Baca: Uni Eropa Puas pada Standar Keselamatan Penerbangan Indonesia

Uni Eropa memutuskan meningkatkan target penggunaan energi terbarukan sekurang-kurangnya 32 persen pada 2030 dari semula 27 persen. Menurut Vincent, target ini mungkin akan diperbesar setelah tinjauan pada 2023. Kesepakatan dalam RED II ini, kata dia, penting untuk mempertahankan peran Eropa guna melawan perubahan iklim di dunia.

Sebelumnya, rencana penerapan RED II ini memang sempat menuai polemik di sejumlah negara. Negara-negara eksportir bahan baku biofuel ke Eropa, seperti Indonesia, waswas aturan ini akan menutup pintu ekspor mereka. Indonesia adalah salah satu negara yang terancam karena komoditas ekspor unggulan Indonesia, sawit—yang merupakan salah satu bahan biofuel, akan terdampak besar karena kesepakatan ini.

Baca: 11 Tahun Penantian untuk Maskapai Penerbangan Indonesia ke Eropa

Lebih rinci, RED II mendorong negara-negara Uni Eropa memperjelas sumber bahan penggunaan biofuel. Bahan bakar nabati ini tidak boleh terbuat dari bahan mentah yang diperoleh dari tanah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi, di antaranya hutan primer dan lahan pepohonan, kawasan lindung, atau padang rumput dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.

Vincent memastikan RED II sama sekali tidak bertentangan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Di WTO, negara di dunia memang tidak diperbolehkan menghapus atau membatasi biofuel asal bahan baku tertentu. Namun, kata Vincent, RED II tidak ditujukan untuk bahan baku tertentu. "Negara-negara anggota Uni Eropa tetap bebas mengimpor," ujarnya.

Meski kesepakatan telah dicapai, RED II harus secara resmi disetujui Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa dalam beberapa bulan mendatang. Setelah itu, barulah aturan ini mulai berlaku 20 hari setelahnya. Sedangkan negara-negara anggota Uni Eropa harus menjadikannya bagian dari undang-undang di negara masing-masing paling lambat 18 bulan setelah berlaku.