TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membentuk satuan tugas untuk menangani masalah Garuda Indonesia. Garuda Indonesia sedang memiliki masalah dengan asosiasi pilot Garuda yang mengatakan akan mogok.

"Mengenai Garuda, kami sudah bentuk task force (satuan tugas)nya. Itu Pak Purbaya (Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi Sadhewa) ketuanya, anggotanya dari Kementerian Perhubungan, BUMN, dan Kantor Staf Presiden," kata Luhut saat buka puasa bersama wartawan di Kemenko Maritim, Rabu, 6 Juni 2018.

Baca: Dirut Garuda Jelaskan Soal Ancaman Mogok Pilot Garuda ke DPR

Luhut mengatakan satuan tugas tersebut tidak melibatkan Garuda Indonesia dan Asosiasi Pilot Garuda (APG). Menurut Luhut nanti dua pihak tersebut akan dia minta pendapat soal selisih antara mereka.

Luhut mengatakan satgas tersebut sudah membuat tabel waktu. Tabel waktu kerja mereka tersebut baru dimulai hari ini, hingga nanti setelah Lebaran 26 Juni.

Baca: Budi Karya Ajak Rini Soemarno Temui Pilot Garuda yang Ancam Mogok

"Terus koleksi informasi semua nanti Minggu pertama Juli, kami akan buat kesimpulan rekomendasi dan kami kasih rekomendasi ke BUMN untuk penyelesaian masalah ini," ujar Luhut.

Luhut menilai tidak ada masalah yang serius. Menurut Luhut masalah hanya soal komunikasi yang kurang baik. Luhut mengatakan sudah bertemu Ketua APG Bintang Hardiono. Luhut mengklaim Bintang juga sudah setuju dengan tabel waktu kerja.

Baca: Setelah ke Luhut Pandjaitan, Pilot Garuda Mengadu ke Kemnaker

Sebelumnya, APG bersama Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) menuntut untuk dilakukan restrukturisasi jumlah direksi dari delapan menjadi enam orang. Idealnya, cukup direktur utama, direktur operasi, direktur teknik, direktur keuangan, direktur personalia, dan direktur niaga.

Pekerja meminta pergantian direksi Garuda Indonesia dari kalangan profesional di bidang penerbangan dan internal perusahaan. Tuntutan tersebut diajukan setelah mereka menilai terdapat beberapa masalah di tubuh manajemen emiten berkode GIAA tersebut. "Kami belum sampai ke situ. Kami masih identified masalah. Nanti kami lihatlah butuh berapa waktu," kata Luhut saat ditanya soal tuntutan restrukturisasi direksi.