TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan membuka peluang bagi swasta untuk terlibat dalam pembiayaan proyek pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya atau proyek kereta Jakarta-Surabaya.
"Ya, 20-30 persen (porsi swasta), mungkin bisa dibagi sarana dan prasarana," kata Budi Karya di Hotel Grand Melia, Jakarta Selatan, kemarin, Jumat, 11 Mei 2018.
Menurut Budi, model pembiayaan infrastruktur yang tidak hanya menggunakan APBN itu telah dilakukan pada proyek-proyek sebelumnya. Sebagai contoh, dalam proyek kereta Makassar-Pare-pare, pembiayaan dilakukan menggunakan APBN dan available payment serta swasta.
Selain masih menghitung porsi pembiayaan antara APBN dan swasta, Budi menuturkan, Kementerian sedang memilih teknologi nasional yang bisa diterapkan dalam proyek tersebut. "Mana (teknologi) yang masih bisa diefisienkan."
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah pusat tengah menyusun proposal proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya bersama tim ahli dari Jepang. Tim dari Jepang dilibatkan lantaran Pemerintah Indonesia menerima bantuan dana utang dari Japan Bank International Coorporation (JBIC) untuk proyek ini.
Bantuan dari Jepang berupa pinjaman soft loan bertenor 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Bunga yang ditawarkan 0,5 persen per tahun. Dengan memanfaatkan soft loan tersebut pembiayaan proyek kereta Jakarta-Surabaya akan dibiayai sepenuhnya dengan APBN.
