TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Dito Ganinduto berharap direksi baru PT Pertamina (Persero) mengurangi aktivitas impor. Caranya dengan segera melaksanakan proyek pengembangan kilang minyak (Refinery Development Masterplan Program/RDMP).

RDMP merupakan proyek revitalisai lima kilang di Cilacap, Jawa Tengah; Balongan, Jawa Barat; Dumai, Riau; Balikpapan, Kalimantan Timur; dan Plaju, Sumatera Selatan.

"Kita minta Pertamina dengan direksi yang baru untuk segera merealisasikan kilang-kilang yang baru," kata Dito di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 25 April 2018.

Simak: Ini 3 Tugas Utama Plt Dirut Pertamina Nicke Widyawati

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merombak jajaran direksi Pertamina. Kementerian BUMN menunjuk Nicke Widyawati sebagai pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina menggantikan Elia Massa Manik. Pergantian juga terjadi untuk posisi Direktur Pengolahan, Direktur Megaproyek, Direktur pemasaran, dan Direktur Manajemen Aset.

Menurut Dito, Indonesia memerlukan 1,6 juta barel minyak mentah. Tapi, produksi saat ini hanya mampu mencapai 800 ribu barel.

Dito berpendapat, impor dalam jumlah besar dapat menguras devisa negara. Dampaknya, kata Dito, akan menekan nilai rupiah. "Apalagi sekarang rupiah lagi tertekan dengan keadaan global," ujar Dito.

Selain itu, Dito meminta direksi baru Pertamina menjalankan proyek pembangunan baru (new grass root refinery/NGRR) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Produk bahan bakar minyak (BBM) yang nanti akan dihasilkan NGRR Tuban adalah gasoline sebesar 80 ribu barel per hari, Solar 99 ribu barel per hari, dan Avtur 26 ribu barel per hari.

Permintaan DPR kedua agar direksi Pertamina menjaga pasokan BBM dan gas LPG. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, khususnya menjelang puasa dan lebaran.