TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fary Djemi Francis menyatakan akan memaksa Menteri Perhubungan segera menggelar rapat kerja membahas tuntutan massa aksi ojek online yang berdemo di Gedung DPR hari ini, 23 April 2018. Rencananya, raker digelar pada 25 April 2018.

"Kita akan paksa. Kita akan minta Pak Menhub hadir. Mau Rabu sore, Rabu malam, yang penting hadir," ujar Fary saat ditemui Tempo setelah menggelar rapat dengar pendapat dengan perwakilan ojek online di ruang rapat Komisi V DPR, Jakarta, Senin, 23 April 2018.

Simak: Go-Jek Serahkan Soal Tarif Ojek Online ke Pemerintah

Seperti diketahui, hari ini, ribuan massa ojek online menuntut DPR sebagai wakil rakyat mendesak pemerintah membuat regulasi sebagai payung hukum bagi ojek online dan menaikkan tarif.

Menanggapi hal tersebut, Fary menyatakan akan segera menindaklanjuti tuntutan-tuntutan ojek online tersebut. Sebelumnya, DPR juga sudah mengirim surat kepada Menteri Perhubungan untuk menggelar rapat kerja pada esok hari, Selasa, 24 April 2018.

Namun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengirimkan surat balasan yang menyatakan berhalangan hadir karena harus mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Budi meminta rapat ditunda hingga pekan depan. Namun Fary menyatakan pihaknya akan memaksa agar raker setidaknya digelar lusa.

Perwakilan ojek online yang diterima dalam RDP di Komisi V berharap DPR tak hanya bicara dan benar-benar menepati janjinya. "Walaupun kami tidak lagi percaya, tapi kami berhak menuntut hak kami," ujar Irwan, salah satu perwakilan ojek online asal Bandung.

Hal tersebut diungkapkan perwakilan ojek online karena merasa kecewa sebab tuntutan pada aksi sebelumnya di Istana Negara pada Selasa, 27 Maret 2018, tak digubris. Malah perwakilan ojek online merasa dibohongi.

"Besoknya, tanggal 28, kami dijanjikan bertemu Pak Moeldoko, Kementerian, dan aplikator. Nyatanya kami dibohongi. Kami hanya ditempatkan di ruangan kosong selama tiga jam. Tidak ada mediasi," ujar perwakilan ojek online lain.