Direktur Utama Pertamina Massa Manik saat kegiatan bersih-bersih lingkungan di daerah lokasi terdampak ceceran minyak teluk Balikpapan di Kampung Atas Air, Margasari, Balikpapan Barat, Balikpapan pada Kamis, 12 April 2018. (dok Pertamina)
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo mengatakan ada dugaan terjadi miskomunikasi antara nakhoda kapal MV Ever Judger dan pandu penjaga jangkar dalam kasus tumpahan minyak di Balikpapan. Menurut Agus, nakhoda meminta jangkar diletakkan satu meter di atas air.
"Tapi ditangkap oleh pandu agar jangkar diturunkan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 April 2018.
Tumpahan minyak mentah terjadi di perairan Teluk Balikpapan akibat patahnya pipa penyalur minyak mentah dari Terminal Lawe-lawe di Penajam Paser Utara ke Kilang Balikpapan.
Dugaannya, pipa penyalur minyak patah karena terseret jangkar kapal MV Ever Judger. Pipa baja berdiameter 20 inci dan tebal 12 milimeter tersebut berada di dasar laut dengan kedalaman 20-25 meter.
Agus membenarkan pandu secara sadar menurunkan jangkar. Namun jangkar diturunkan di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, karena miskomunikasi.
Agus melanjutkan, seharusnya ada patroli kapal laut oleh Perhubungan Laut. "Saat itu ada patroli, tapi tidak spesifik ke situ (Teluk Balikpapan). Saya tidak tahu persis waktu itu patrolinya bagaimana," ujarnya.
Direktur Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur Komisaris Besar Yustan Alpiani menyebutkan ada pergeseran pipa sejauh 100 meter dari titik awal bila mengacu pada hasil penelitian bawah laut oleh tim penyelam PT Pertamina (Persero) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja sehubungan dengan tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, hari ini, 16 April 2018.
Selain Agus dan Yustan, rapat dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik, serta Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi M. Fanshurullah Asa.
Agenda rapat membahas tentang tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. DPR meminta pertanggungjawaban pihak yang terkait dengan tumpahan minyak di Balikpapan.