TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk menjaga garam impor agar tidak merembes ke pasar sehingga mengganggu harga garam rakyat.

"Sudah saya perintahkan aparat, agar garam industri tidak merembes ke pasar," kata Presiden seusai acara pembukaan Industrial Summit 2018 dan peluncuran Making Indonesia 4.0 di Jakarta, Rabu, 4 April 2018.

Baca juga: Jokowi Panggil Susi dan Tiga Menteri Bahas Impor Garam

Presiden juga berharap semua pihak bersikap realistis bahwa industri nasional sangat membutuhkan garam yang kualitasnya berbeda dengan yang dihasilkan petani garam dalam negeri.

"Segmennya berbeda, kualitasnya berbeda, pasarnya berbeda. Kalau kita tidak impor garam, industrinya berhenti. Meskipun kebutuhannya hanya 2 persen, itu kunci. Kayak mobil. Kalau bannya enggak ada, kan enggak jadi mobil," tuturnya.

Presiden Jokowi berujar, garam industri ini dibutuhkan industri produsen kaca, makanan-minuman, tekstil, pulp, farmasi dan lain.

"Tolong dibedakan garam industri dengan garam rakyat. Saya pantau terus. Harga garam di Madura, NTT (Nusa Tenggara Timur), Aceh, menurut saya, masih pada harga yang baik," ucapnya.

Baca juga: Luhut Pastikan Pemerintah Awasi Penggunaan Garam Industri Impor

Sebelumnya, Presiden memanggil empat menterinya guna membicarakan impor garam untuk industri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 2 April 2018.

"Tadi Pak Presiden memanggil saya, Pak Enggar (Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita), Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti), serta Menteri Perindustrian, Pak Airlangga Hartarto, meminta penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan impor garam," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution setelah dipanggil Presiden di Istana Kepresidenan.

ANTARA