BPK Monitor Penertiban Rekening Bermasalah Pemerintah

Reporter

Editor

Selasa, 11 September 2007 04:01 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan membentuk tim guna memonitor program penertiban rekening bermasalah yang sedang dilakukan Departemen Keuangan.Pembentukan tim monitoring ini merupakan keputusan hasil pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Pimpinan BPK di Jakarta kemarin.Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Departemen Keuangan Herry Purnomo, tim dari BPK nantinya akan bersinergi dengan tim penertiban rekening di Departemen Keuangan. Tujuannya agar upaya penertiban tersebut tetap seiring dengan kebijakan-kebijakan BPK. “Tim ini akan menjadi counter part pemerintah,” katanya.Masih menjamurnya rekening-rekening liar pemerintah terus menjadi sorotan BPK dalam hasil audit pembukuan pemerintah pusat sejak tiga tahun terakhir. Hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2006, BPK menemukan 2.396 rekening liar senilai Rp 2,7 triliun. Sebelumnya, dalam tahun buku 2005 ditemukan 1.303 rekening bermasalah senilai Rp 8,7 triliun. Direktur Pelaporan Keuangan dan Akuntansi Departemen Keuangan Hekinus Manao menambahkan dengan adanya tim monitoring dari BPK itu diharapkan proses klarifikasi penertiban rekening liar bisa lebih lancar. Sehingga, saat melakukan audit pada tahun depan, BPK tidak harus mulai dari awal lagi . “Tim itu nantinya juga bisa turun mengikuti perubahan (penggunaan rekening bermasalah) dari waktu ke waktu," katanya. Di samping itu, Hekinus melanjutkan, dengan adanya tim monitoring itu komunikasi auditor BPK dengan pemerintah bisa lebih lancar dan konstruktif. "Selama ini komunikasi di antara kami terlalu formal. Sekarang apa yang kami kerjakan mereka bisa ikuti terus." Secara terpisah, Auditor Utama BPK Soekoyo mengatakan tim monitoring terdiri dari auditor BPK yang membawahi audit berbagai kementerian dan lembaga. Menurut dia, tim monitoring juga akan memantau dan memberikan konsultasi langsung kepada tim Departemen Keuangan dalam hal memperlakukan rekening-rekening bermasalah. “Pilihannya apakah rekening tersebut ditutup, dipertahankan, atau dijadikan rekening badan layanan umum,” katanya.AGUS SUPRIYANTO
BPK

Berita terkait

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

2 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP

Baca Selengkapnya

Suap demi Predikat WTP dari BPK

3 hari lalu

Suap demi Predikat WTP dari BPK

Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.

Baca Selengkapnya

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

5 hari lalu

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

5 hari lalu

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.

Baca Selengkapnya

Achsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS

5 hari lalu

Achsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS

Mantan anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku menyewa rumah di Kemang khusus untuk menyimpan uang suap Rp 40 miliar kasus BTS.

Baca Selengkapnya

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

10 hari lalu

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

11 hari lalu

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

11 hari lalu

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

19 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

54 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya