TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga akhir Februari 2018 telah mencapai Rp 48,9 triliun atau sekitar 0,33 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Realisasi ini lebih baik dari periode sama pada 2017 sebesar Rp54,7 triliun atau 0,4 persen terhadap PDB," katanya dalam jumpa pers realisasi APBN 2018 di Jakarta, Senin, 12 Maret 2018.

Sri Mulyani menjelaskan realisasi defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara yang telah mencapai Rp 200,1 triliun yang lebih rendah dibanding belanja negara yang tercatat sebesar Rp 249 triliun.

Baca: Sri Mulyani: Pemerintah Tambah Subsidi BBM Rp 1.000 Tiap Liter

Adapun realisasi pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan yang tercatat sebesar Rp 160,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 39,2 triliun. "Realisasi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak ini tercatat masing-masing tumbuh 13,6 persen dan 34 persen dibandingkan periode tahun lalu," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat yang telah mencapai Rp 127,6 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 121,5 triliun.

Belanja pemerintah pusat tersebut, kata Sri Mulyani, terdiri atas belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp 56,2 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga Rp 72,4 triliun. "Penyerapan belanja ini lebih cepat karena realisasi belanja Kementerian Lembaga dan non Kementerian Lembaga pada akhir Februari 2017 masing-masing tercatat Rp 43,9 triliun dan Rp 59 triliun," tuturnya.

Untuk pembiayaan anggaran hingga akhir Februari 2018, pemerintah juga telah menyerap dana sebesar Rp 57,2 triliun yang berasal dari pinjaman, utang, investasi maupun pembiayaan lainnya. "Neraca keseimbangan primer juga tercatat sebesar Rp 14,5 triliun, lebih rendah dari pencapaian pada akhir Februari 2017 sebesar Rp 22,4 triliun," kata Sri Mulyani.

ANTARA