TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyatakan penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 akan diprioritaskan pada tenaga kesehatan dan pendidikan. Hal itu dilakukan lantaran jumlah tenaga di dua bidang tersebut masih dianggap kurang.

"Masih banyak guru dan tenaga kesehatan yang terpusat di perkotaan. Jadi nanti kita fokus penyebarannya di daerah terpencil," kata Asman setelah menghadiri peluncuran program pelayanan masyarakat berbasis dalam jaringan di area car free day, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Ahad, 4 Maret 2018.

Baca: Ramai Isu Seleksi CPNS 2018, Pemkot Surabaya: Waspadai Penipuan

Asman menyebutkan jumlah PNS yang akan pensiun sepanjang 2017-2018 lebih-kurang mencapai 200 ribu orang. Sehingga proyeksi pendaftar CPNS yang diterima tidak akan melebihi angka tersebut. Namun ia belum dapat menyebutkan secara pasti berapa banyak PNS yang akan diterima tahun ini.

Hal itu, kata Asman, juga sejalan dengan rencana penerapan sistem e-government. Melalui sistem itu, pemerintah akan memaksimalkan fungsi seorang PNS dan meminimalkan ketergantungan terhadap jumlahnya.

Dengan kata lain, menurut Asman, setelah sistem tersebut sepenuhnya diterapkan, jumlah PNS yang dibutuhkan tidak akan sebanyak sebelumnya. "Sekarang jumlah PNS ada 4,3 juta orang dan kami berharap nanti secara perlahan penerimaan akan berkurang sampai ketemu jumlah idealnya berapa. Ini sesuai dengan azas minus growth yang dianut pemerintah," tuturnya.

Asman mengatakan 2018 juga merupakan tahun reformasi birokrasi karena sistem rekrutmen akan menjadi salah satu aspek yang akan dibenahi. Menurut dia, penerimaan CPNS harus melalui satu pintu, yaitu tes penerimaan, tidak boleh ada lagi penerimaan PNS tanpa tes. "Kami berharap melalui sistem seleksi yang terbuka sekarang tidak ada celah untuk membantu orang dengan cara merekomendasikan," ujarnya.

Pembenahan proses rekrutmen CPNS sudah dimulai sejak 2017, ketika pemerintah membuka formasi 37 ribu posisi CPNS untuk 60 kementerian dan lembaga. Dari alokasi itu, 10 persen di antaranya disyaratkan lulus dengan predikat cum laude.