Perry Warjiyo Calon Tunggal Gubernur BI, Anggota DPR: Tak Masalah

Sabtu, 24 Februari 2018 17:21 WIB

Calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi mengajukan nama Perry Warjiyo sebagai calon tunggal Gubernur BI periode 2018-2023. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Komisi Keuangan dan Perbankan, Kardaya Warnika tidak mempersoalkan bahwa yang diusulkan hanyalah calon tunggal.

"Sebelumnya kan Agus Martowardojo juga calon tunggal," katanya dalam sambungan telefon di Jakarta, Sabtu, 24 Februari 2018.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, sebagai calon tunggal, Perry belum tentu akan melaju dengan mulus saat gelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Keuangan dan Perbankan nantinya. Potensi penolakan dari dewan tetap ada, sesuai mekanisme dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Hal ini pernah terjadi saat Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan menolak nama calon Gubernur BI, Agus dan Raden Pardede, 18 Maret 2008 silam. Pemerintah pun kembali mengusulkan nama baru yaitu Boediono yang akhirnya disetujui dewan. Namun demikian, kata Kardaya, belum ada informasi apapun antar anggota komisi soal keberatan terhadap nama Perry.

Nama Perry sendiri resmi diajukan Jokowi ke Dewan pada Jumat malam kemarin, 23 Februari 2018. Deputi Gubernur BI tersebut akan menggantikan Agus yang akan menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur BI pada tahun ini.

Advertising
Advertising

Tahun 2013, Agus memang menjadi calon tunggal Gubernur BI untuk menggantikan gubernur sebelumnya, Darmin Nasution. Agus diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 22 Februari 2013. Kurang dari dua bulan, rapat paripurna dewan pun menyetujui Agus sebagai Gubernur BI. Saat uji kelayakan di Komisi, Agus juga melaju tanpa rintangan berarti. 46 anggota komisi setuju, tujuh tidak setuju, dan satu orang abstain.

Kardaya memastikan nama Perry belum sama sekali masuk ke komisi untuk dilakukan uji kelayakan. Saat ini, anggota dewan masih menjalani masa reses dan baru melakukan sidang pembukaan 5 Maret 2018 mendatang. "Akan dibahas di paripurna dulu, lalu ke Badan Musyawarah, baru uji kelayakan di komisi," tuturnya.

Berita terkait

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

12 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

17 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

3 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

4 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

4 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

5 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya